Artikel


Reset
Sejarah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Artikel
Sejarah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

Hari kebangkitan teknologi nasional atau biasa disebut Hakteknas diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Secara historis, penetapan Hakteknas merujuk pada keberhasilan IPTN dalam melaksanakan terbang perdana (first flight) pesawat N250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995. Atas keberhasilan first flight tersebut, beberapa organisasi kemasyarakatan, antara lain dari Persatuan Islam dan Persatuan Insinyur Indonesia hingga Komisi X DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar 10 Agustus dicanangkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995 yang menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Upaya peluncuran pesawat karya putera-puteri Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan teknologi dan kedirgantaraan Indonesia. Pada tahun 1983, Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) meluncurkan CN-235. Pesawat CN-235 diberi nama “Tetuko” yang tidak lain merupakan nama kecil dari Gatotkaca ketika masih ditempa di Kawah Candradimuka. Pembuatan pesawat CN-235 awalnya merupakan kerja sama antara IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol Construcciones Aeronautica SA atau CASA (Airbus Defence and Space) dengan skala 50:50 untuk permodalan, produksi, dan pemasaran. Keunggulan lain dari pesawat buatan dalam negeri ini juga dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek.

Pasca keberhasilan dalam pembuatan pesawat CN-235, IPTN kembali mengembangkan sebuah rancangan pesawat baru. IPTN mulai membuat rancang bangun dan memproduksi sendiri model pesawat terbang baru dengan teknologi mutakhir. Untuk mencapai tahapan ini, Habibie pada 1989 mempersiapkan program N-230, yang akhirnya disempurnakan menjadi program N250 pada tahun 1992. Inilah program yang menghasilkan pesawat terbang model N250 bermesin 2 turboprop GMA-2500 yang mampu mengangkut 50 penumpang. Pesawat N250 memiliki kecepatan maksimal 610 km/jam serta memiliki ketinggian jelajah 25.000 kaki (7.629 meter) serta daya jelajah 1.480 km.

Pesawat N250 selanjutnya diterbangkan untuk pertama kali pada tanggal10 Agustus 1995. Pada penerbangan petama N250, Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden Try Sutrisno, dan Ibu Tuti Try Sutrisno turut serta menyaksikan first flight N250. Pesawat N250 juga merupakan hadiah bagi HUT Kemerdekaan Indonesia ke-50. Penetapan Hakteknas dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan semangat kreativitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangka di bidang iptek.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Selengkapnya
Presiden SBY dan Helm PBB Artikel
Presiden SBY dan Helm PBB

Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Republik Indonesia keenam. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden pada 20 September 2004. Lulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab disapa Susilo Bambang Yudhoyono ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara ibunya, Sitti Habibah adalah putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas.

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia ke kancah Internasional melalui beberapa forum dunia. Salah satunya adalah world culture forum. Pembukaan resminya dilakasanakan di Bali International Convention Center, Nusa Dua. Acara ini berlangsung pada tahun 2013. Tujuan dilaksanakannya forum ini untuk menghargai adanya perbedaan budaya di seluruh dunia dan juga menjadi poin penting dalam pembangunan manusia.

Pada masa kepemimpinan beliau dari tahun 2004 hingga 2014, beliau berhasil membawa Indonesia ke kancah forum internasional. Banyak hal yang dibicarakan oleh beliau antara lain budaya dan perdamaian. Bukti peran besar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal perdamaian dunia adalah Indonesia berpartisipasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) dengan mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A untuk bergabung bersama United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Kemudian bersama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia mengutuk Israel di Palestina dan Lebanon. Mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 1701 yang memerintahkan gencatan senjataantar kedua belah pihak. Selain itu juga Indonesia berpartisipasi dalam United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo, United Nations Mission in Liberia, United Nations Mission in Sudan, United Nations Mission in Georgia, United Nation Mission in Nepal, dan United Nations Interim Force in Lebanon. Terakhir pada tahun 2007, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.  Beliau merupakan satu-satunya kepala negara yang menjadi pasukan perdamaian PBB. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Maret 2012, Presiden PBB, Ban Ki-moon menyerahkan secara langsung helm pasukan perdamaian PBB yang sangat ikonis dengan warna birunya. Berkat kesigapan dan arahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dianggap sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dunia dan juga beliau pun akhirnya dikenal sebagai Bapak Perdamaian.

 

Penulis:
Dzulfiqar Isham

Selengkapnya
Presiden Megawati dan Pembentukan KPK Artikel
Presiden Megawati dan Pembentukan KPK

Dyah Permata Megawati Soekarnoputri atau yang kerap disapa Megawati adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-5. Beliau adalah presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947 dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Megawati adalah anak kedua dari presiden pertama Indonesia. Mega bisa dibilang sebagai titisan bapaknya. Menindak lanjuti perjuangan bapaknya, saat aktif di GMNI, dia terjun ke partai politik. Pada usia 39 tahun ia menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat pada tahun 1986. Setahun kemudian, dia menjadi anggota DPR RI 1987-1992. Karier politiknya semakin kuat setelah setahun kemudian dalam kongres PDI, 22 Desember 1993, dia terpilih menjadi Ketua Umum PDI 1993-1998.

Pada masa pemerintahan Megawati terdapat pembentukan 2 lembaga pemerintah yang sangat penting yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat banyak institusi saat itu terlalu kotor, sehingga dibentuklah KPK. Jauh sebelumnya, ide awal pembentukan KPK sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Habibie kemudian mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Agar lebih serius lagi dalam penanganan pemberantasan korupsi, presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo.

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK mempunyai empat tugas penting yakni, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

 

Penulis:
Dzulfiqar Isham

Selengkapnya
Presiden Gus Dur: Bapak Pluralisme Artikel
Presiden Gus Dur: Bapak Pluralisme

Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur adalah seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Presiden Keempat Republik Indonesia pada tahun 1999-2001. Beliau lahir di Jombang pada 7 September 1940. Ia merupakan keturunan alim ulama. Beliau adalah anak dari K.H. Wahid Hasyim yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada era 1949 sampai 1951. Kakek dari K. H. Abdurrahman Wahid adalah K.H. Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama.

Beliau mengenyam pendidikan di berbagai universitas luar negeri. Pertama beliau belajar di Universitas Al Azhar, Mesir kemudian pindah ke Universitas Baghdad di Irak. Setelah itu ia melanglangbuana ke Eropa dan baru kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Karir Gus Dur terus meningkat ketika beliau bergabung dengan Nahdlatul Ulama hingga beliau menjadi ketua umumnya pada tahun 1984.

Gus Dur menjabat sebagai presiden sejak tahun 1999 melalui Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Beliau melaksanakan pemisahan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disatukan menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Kepolisian berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Masa kepemimpinan beliau ditandai dengan pencabutan berbagai larangan kepada etnis Tionghoa. Gus Dur mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Peraturan ini membuat etnis Tionghoa dapat bebas menjalankan agama, kepercayaan dan adat istiadatnya tanpa memerlukan izin khusus. Beliau menjadikan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Hal ini membuat beliau dikenal juga sebagai Bapak Pluralisme.

 

Penulis:
Muhammad Yardo

Selengkapnya
Presiden B.J. Habibie Sang Mr. Crack Artikel
Presiden B.J. Habibie Sang Mr. Crack

Bacharudin Jusuf Habibie, Sang Mr.. Crack, adalah seorang ahli teknologi dirgantara yang pernah menjabat sebagai presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 1998-1999. Latar belakangnya di bidang teknologi membuatnya dikenal juga sebagai Bapak Teknokrat.

B.J. Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat dari delapan bersaudara. Kecerdasan beliau sudah nampak sejak masa kecilnya. Beliau selalu menanyakan banyak hal sejak kecil. Beliau juga terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Belanda. Beliau masuk ke dalam dunia teknik ketika beliau belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung pada 1954. Lalu beliau melanjutkan studinya di bidang teknik kontruksi ringan di RTWH Aachen, Jerman. Beliau juga berhasil menemukan Teori Habibie atau Crack Progression Theory. Teori ini menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat. Teori yang ia buat berhasil menghitung letak dan besar retakan pada konstruksi pesawat.

Habibie menjabat sebagai Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) sejak 1978 hingga 1998. Pada masa jabatannya ini, Indonesia berhasil menerbangkan pesawat terbang buatan dalam negeri pertama kali pada tahun 1995 dengan nama tipe N-250. Karier politik Habibie di Indonesia dimulai ketika beliau menjadi Menteri Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan III pada tahun 1978. Beliau terus mengemban jabatan ini hingga tahun 1998 ketika beliau terpilih sebagai Wakil Presiden Indonesia ketujuh menggantikan Try Sutrisno pada 11 Maret 1998. Tidak lama mengemban jabatan sebagai wakil presiden, beliau kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

Masa kepresidenan Habibie dimulai dengan membuka keran demokrasi di Indonesia. Beliau membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu UU no. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU no. 3 tahun  1999 tentang Pemilu dan UU no. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR/DPR. Ketiga paket undang-undang ini membuat Indonesia dapat menyelenggarakan Pemilihan Umum 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik sebagai bentuk aspirasi masyarakat Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini membuat Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang demokratis.

 

RESENSI BUKU

Judul : Mr. Crack dari Parepare
Penulis : A. Makmur Makka
Penerbit : Republika
Tahun : 2018
Tempat Terbit : Jakarta
Jumlah halaman : 515 halaman

 

Buku ini berkisah tentang kecintaan B.J. Habibie pada tanah air yang begitu besar. Kedudukan yang pretisius, penghasilan yang besar ditinggalkan begitu panggilan kembali datang. Lewat buku ini kita akan melihat perjuangan Habibie membangun Indonesia melalui teknologi.

Buku ini menceritakan Habibie selama masa hidupnya. Buku ini dimulai dengan men ceritakan  Habibie pada masa mudanya. Lalu buku ini mengisahkan peranan Habibie dalam pengembangan teknologi. Selain itu, buku ini juga menceritakan dirinya sebagai seorang negarawan dan Presiden Republik Indonesia. setelah purna tugas dari jabatan presiden ia juga tetap mengabdi bagi bangsa dan negara. Diluar bahasan diatas, buku ini juga menampilkan Habibie sebagai seorang manusia yang humanis, seorang ayah dari sebuah keluarga dan seorang eyang bagi para cucunya. Selain menjadi eyang dari cucu biologisnya, ia juga menjadi eyang bagi cucu intelektualnya. Beliau menganggap bahwa setiap anak muda merupakan cucu intelektual beliau.

Bacharudin Jusuf Habibie mendapat julukan sebagai Mr. Crack. Julukan ini beliau dapatkan setelah beliau dapat menghitung crack propagation on random. Teori ini berawal dari kenyataan bahwa retakan dalam struktur pesawat memang sangatlah dicemaskan oleh perekayasa struktural dan keprilakuan penyebaran retak sungguh sulit untuk diperhitungkan. Pada tahun 1971 B.J. Habibie mempresentasikan sebuah penelitiannya yang bertajuk Eine Berechnungs methode zum Voraussagen des Fortschritts von Rissen. Laporan itu menjabarkan perhitungan untuk memprediksi perambatan retakan pada material pesawat. Teori Habibie ini termasuk hal yang baru dan meningkatkan keselamatan penerbangan. Hal inilah yang membuat beliau dijuluki dengan sebutan Mr. Crack.

Jiwa patriotisme Habibie sangatlah kuat. Habibie menyiapkan warisan untuk Indonesia dengan menciptakan manajemen kelas menengah yang tetap eksis dan industri strategisnya akan meneruskan momentum yang telah beliau bangun. Beliau memasukkan kemampuan teknologi tinggi bagi bangsa dan negaranya. Sejak dulu BJ Habibie selalu konsisten dan optimis dengan program yang dilaksanakannya. Optimisme yang penuh perhitungan menjadi modal dan falsafah dalam kehidupannya, sekaligus merupakan salah satu faktor yang selalu menuntun kariernya.

 

Penulis:
Muhammad Yardo

Selengkapnya
Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan Artikel
Presiden Soeharto dan Swasembada Pangan

Awal pemerintahan Orde Baru dengan  presidennya Soeharto mulai dilaksanakan pembangunan besar-besaran di sejumlah bidang. Hal tersebut tidak terlepas dari krisis yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orde Lama, mulai dari inflasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok. Salah satu fokus perhatian pemerintah Orde Baru kala itu adalah dibidang pertanian dengan fokus kepada peningkatan hasil produksi beras.

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Sedangkan produksi beras nasional hanya 12 juta ton pada tahun 1969. Upaya peningkatan hasil produksi beras selanjutnya ditempuh melalui intensifikasi pertanian dan ekstensifikasi pertanian. Selanjutnya pemerintah melalui program Bimbingan Masal (BIMAS) berupaya mendorong peningkatan hasil produksi beras.

Program BIMAS kemudian dikembangkan menjadi BIMAS Gotong Royong yang melibatkan peran swasta nasional serta swasta asing. Tujuan dari Bimbingan Masal Gotong Royong yakni untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberi bantuan pupuk serta pestisida pada petani. Program BIMAS Gotong Royong kemudian disempurnakan menjadi Bimas Nasional melalui Keputusan Presiden No 95 Tahun 1969. Melalui Bimas Nasional, petani memperoleh Intensifikasi Masal (INMAS) serta Intensifikasi Khusus (INSUS). Selain menggerakkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemerintah juga menerapakan diversifikasi pertanian dengan menggabungkan teknologi dan pertanian.

Program serta kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Soeharto tersebut berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. Indonesia selanjutnya mampu menjadi negara pengekspor pangan setelah sebelumnya hanya mengandalkan impor. Atas keberhasilan Indonesia menjadi negara swasembada pangan dan pada tahun 1985 Presiden Soeharto diundang oleh Direktur Jenderal Food an Agriculture Organization (FAO), Edward Saouma untuk hadir dalam Forum Dunia pada tanggal 14 November 1985 di Roma, Italia untuk memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pangan merupakan hasil dari kerja raksasa suatu bangsa.

Pada agenda yang sama di Roma, Italia, Presiden Soeharto atas nama rakyat Indonesia menyerahkan bantuan berupa 100.000 ton padi kepada korban kelaparan di sejumlah negara Afrika. Bantuan tersebut merupakan sumbangan dari kaum petani Indonesia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara yang sedang membangun dapat meningkatkan kemampuannya sendiri.

 

Penulis:
Kurniawan Ivan

Selengkapnya
Presiden Sukarno dan Perhelatan Asian Games 1962 Artikel
Presiden Sukarno dan Perhelatan Asian Games 1962

Asian Games merupakan perhelatan olahraga antar negara-negara di kawasan Asia yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Asian Games pertama diselenggarakan di New Delhi, India pada tahun 1951. Pada perhelatan Asian Games ke-4, tepatnya pada tahun 1962, Indonesia mendapat kepercayaan Dewan Federasi Asian untuk menjadi tuan rumah. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ke-4 ditetapkan berdasarkan hasil voting. Berdasarkan hasil voting yang diikuti oleh dua kandidat tuan rumah (Indonesia dan Pakistan), Indonesia memperoleh 22 suara sedangkan Pakistan memperoleh 20 suara.

Pemerintah Indonesia, selanjutnya melakukan pembangunan infrastruktur secara masif demi mensukseskan acara Asian Games ke-4. Pembangunan tersebut meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai stadion utama. Selain stadion utama, pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan proyek stadion renang berkapasitas 8.000 penonton, stadion tenis berkapasitas 5.200 penonton, serta Small Training Football Field atau STFF yang berkapasitas 20.000 penonton.

Selain pembangunan sarana olahraga, Bung Karno juga membangun beberapa bangunan lainnya seperti Patung Selamat Datang, Hotel Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Gatot Subroto, hingga Jembatan Semanggi. Patung Selamat Datang merupakan patung muda-mudi yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara sebagai penyambutan para tamu dari mancanegara yang kala itu masuk melalui Bandara Kemayoran.

Perhelatan Asian Games ke-4 selanjutnya dibuka secara langsung oleh Presiden Sukarno pada tanggal 24 Agustus 1962. Pada upacara pembukaan, Efendi Saleh dipercaya untuk membawa obor Asian Games. Asian Games ke-4 diikuti oleh 17 negara Asia. Untuk cabang olahraga yang dipertandingkan ada 13, yakni atletik, akuatik, bola basket, tinju, balap sepeda, hoki, sepak bola, menembak, tenis meja, tenis, bola voli, dan gulat. Pada saat pembukaan ini TVRI sebagai broadcaster Asian Games milik pemerintah resmi berdiri dengan siaran percobaan pada tanggal 17 Agustus 1962 saat Upacara Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 di Istana Merdeka Jakarta.

Selama rangkaian acara perlombaan di Asian Games, Indonesia memperoleh 11 medali emas, 12 medali perak, dan 28 medali perunggu. Dengan perolehan tersebut Indonesia menduduki peringkat dua klasmen akhir (runner up) Asian Games 1962. Sedangkan untuk juara umum diraih oleh Jepang.

Perhelatan Asian Games 1962 ditutup oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Presiden Federasi Pesta Olahraga Asia. Menurut Sukarno, Asian Games tidak hanya dimaknai sebagai ajang olahraga semata, melainkan sarana untuk menjalin persahabatan terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya.

 

Penulis:
Kurniawan Ivan

Selengkapnya
Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Artikel
Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah bersama dengan Komisi X DPR RI akhirnya mengeluarkan UU Pemajuan Kebudayaan RI.

UU Pemajuan Kebudayaan merupakan gagasan antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, RIstek dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penunjukan Kemendikbudristek sebagai koordinator atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan surat Presiden RI nomor R.12/Pres/02/2016, tanggal 12 Februari 2016, perihal Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Kebudayaan. Kementerian lain yang masuk dalam tim tersebut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan, cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa dengan masyarakat berkepribadian secara budaya, berdikari secara ekonomi, serta berdaulat secara politik, kini siap diwujudkan.

Untuk melihat dan membaca salinan dapat di unduh pada tautan dibawah ini.

Selengkapnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum Artikel
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Cagar Budaya dan museum memiliki perbedaan dan keterkaitan satu sama lain. Perbedaan antara Cagar Budaya dan museum adalah Cagar Budaya disebutkan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan museum dapat dipahami sebagai lembaga permanen yang bersifat nirlaba, untuk melestarikan koleksi yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Keterkaitan keduanya  dibuktikan oleh peran Museum berada didepan untuk melakukan perawatan, perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana telah diatur melalui Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Untuk melihat dan membaca salinan dapat di unduh pada tautan dibawah ini.

Selengkapnya
BAPEKAN, Kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mengawasi Aparatur Negara Artikel
BAPEKAN, Kiprah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Mengawasi Aparatur Negara

Berbicara mengenai kiprah dan perjalanan hidup Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kita akan dihadapkan pada perkembangan pemerintahan Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat kiprah perjalanan politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran sentral saat itu. Pada saat Indonesia diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka, beliau memiliki peran penting dalam pembangunan Republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Maklumat 5 September 1945 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berisi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia serta penggabungan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Republik Indonesia dengan status daerah istimewa.

Tidak hanya sekadar pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menawarkan serta mempersilahkan pemerintahan dijalankan di Yogyakarta. Ibu kota pun akhirnya dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946. Bahkan, seluruh biaya operasional pemerintahan pusat ditanggung oleh Keraton Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman. Dan, Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX masih memberikan bantuan keuangan sebesar 6 juta gulden kepada pemerintah Indonesia.

Pasca perang mempertahankan kemerdekaan atau perang revolusi, karier politik Sri Sultan Hamengkubuwono IX semakin melesat. Hal tersebut dibuktikan dengan pernah menjabatnya beliau sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri, Wakil Perdana Menteri, hingga Wakil Presiden, mendampingi Presiden Soeharto. Selain itu dalam bidang pendidikan dan sosial, Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah menjabat sebagai Ketua Kwartisr Nasional Gerakan Pramuka, hingga mendapat julukan sebagai “Bapak Pramuka Indonesia”.

Capaian tersebut tidak diperoleh hanya karena jabatan politiknya sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta, namun murni karena pemikiran serta tindakan progresif seorang pemuda Jawa yang dibesarkan dalam lingkungan yang sebenarnya cukup kontradiktif. Lingkungan feodal keraton dan lingkungan liberal Barat. Namun dibalik capaian politik yang fantastis tersebut, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui kiprahnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Gejolak Politik Masa Demokrasi Parlementer
Pembahasan seputar dinamika Demokrasi Parlementer menjadi landasan penting untuk kita mengetahui pertempuran elite politik di usia republik yang tergolong masih “piyik”. Di tengah usianya yang masih muda, Republik Indonesia harus dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Mulai dari kekerasan tribal, kemiskinan masif, pemberontakan di sejumlah daerah, hingga penyelewengan jabatan sejumlah elite politik. Hal tersebut mencapai puncaknya pada masa demokrasi parlementer (1950-1959).

Pada masa Demokrasi Parlementer gejolak politik acap kali melanda Republik Indonesia. Hal tersebut nampak dengan adanya pergantian atau pembubaran kabinet yang kurang mendapat dukungan politik dari berbagai fraksi atau bahkan diberi mosi tidak percaya oleh sejumlah fraksi. Mosi tidak percaya yang dikeluarkan sebenarnya banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan sejumlah elite politik yang ingin berkuasa.

Akibat dari sejumlah permasalahan tersebut, negara selanjutnya dinyatakan dalam keadaan darurat. Kekuasaan berpindah dari tangan pemerintahan sipil ke tangan militer yang disebut Penguasa Perang Pusat (Peperpu). Mayor Jenderal A.H. Nasution diberi mandat sebagai ketuanya. Presiden Sukarno pun merespons situasi darurat akibat menjamurnya korupsi dalam tubuh pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam kesempatan tersebut, Sukarno menyatakan dibentuknya sebuah lembaga anti rasuah yang bernama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (BAPEKAN). Landasan hukum pembentukan Bapekan adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Bapekan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tersebut, Bapekan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kegiatan aparatur negara, serta pengurusan dan pengaduan seputar laporan terkait penyimpangan yang diduga melibatkan aparatur negara. Sedangkan untuk wewenang, Bapekan mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai sesuatu yang menghambat daya guna serta kewibawaan negara.

Badan tersebut diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kedudukan ketua Bapekan setara dengan seorang menteri serta masuk dalam golongan F ruang VII. Sedangkan untuk anggota Bapekan sendiri antara lain: Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Soedirgo. Penunjukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai ketua tidak terlepas dari kiprah politiknya yang terkenal tegas dan bersih.

Dilansir dari Historia.id, hingga akhir Juli 1960 Bapekan telah menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah laporan pengaduan tersebut, Bapekan mampu menyelesaikan 402 pengaduan. Sebuah capaian yang luar biasa dari sebuah lembaga anti rasuah yang baru terbentuk. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari sikap responsif para pengurus serta pimpinan Bapekan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962, Bapekan resmi dibubarkan. Pembubaran Bapekan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi pemerintahan saat itu dalam upaya pemberantasan korupsi. Bapekan, di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah mencapai taraf kemajuan yang luar biasa. Di tengah situasi negara yang sedang darurat, Bapekan mampu menunjukkan kemampuannya dalam mengawasi serta menindaklanjuti laporan seputar kegiatan aparatur negara. Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus perhatian pemerintah. Pemberantasan korupsi tidaklah terhenti pada Bapekan, beberapa aturan hukum (UU Nomor 3 Tahun 1971) dan sejumlah organisasi anti rasuah (TPK dan Komisi 4) tetap dibentuk oleh pemerintah.

Penulis:
Kurniawan Ivan Prasetyo

Sumber:
Peraturan Presiden No 1 Tahun 1959.

Peraturan Presiden No 3 Tahun 1962.

Pour, Julius dan Nur Adji. 2012. Sepanjang Hayat Bersama Rakyat 100 Tahun Sri Sultan
Hamengkubuwono IX. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://historia.id/amp/politik/arti
cles/gesekan-dengan-paranDEdx6&ved=2ahUKEwja_pmJ9Y_tAhWRX30KHVWgDwYQFjAGegQIEBAB&usg=AOv
Vaw3HxyZXtkEZZ3L-_dfWA5W4&ampcf=1 diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

Foto:
Keraton Yogyakarta

Selengkapnya
Sukarno: Asia Afrika dalam Konferensi Artikel
Sukarno: Asia Afrika dalam Konferensi

Berlokasi di gedung Merdeka Bandung, Konferensi Asia Afrika (KAA) diselenggarakan pada tanggal 18-25 April 1955 yang diikuti oleh 29 negara. Presiden Sukarno sebagai orator ulung memberikan semangat kepada seluruh peserta konferensi tersebut. Tak kurang dari sepuluh kali tepuk tangan panjang memotong pidato sang Proklamator. Konferensi Asia Afrika menghasilkan keputusan penting, sebagai prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan sepuluh poin hasil pertemuan Konferensi Asia–Afrika yang dilaksanakan pada 18-25 April 1955 di Bandung, Indonesia. Pernyataan ini berisi tentang pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia.

Dampak dari KAA merupakan perubahan pada dinamika Perang Dingin, karena KAA dikreditkan sebagai pendahulu dari Gerakan Non-Blok (GNB) yang merupakan Blok Independen yang terdiri dari pelbagai negara dengan ideologi yang beragam. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mengimbangi skala geopolitik dunia dalam Perang Dingin, lalu kerjasama multilateral yang lebih dalam antara Asia dan Afrika.

Selengkapnya
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya Artikel
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Setelah sebelas tahun terbit, Undang-undang Nomor  11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, akhirnya pada tahun 2022 memiliki turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Dengan hadirnya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi titik awal pencerahan terkait pelestarian Cagar Budaya ke depan.

Untuk melihat dan membaca salinan Peraturan Pemerintah tersebut dapat di unduh pada tautan di bawah ini.

Selengkapnya