Museum Kepresidenan Republik Indonesia - Balai Kirti

Masa Revolusi Nasional merupakan babak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sekaligus menegakkan kedaualatan negara. Upaya mempertahankan kemerdekaan sekaligus menegakkan kedaualatan bangsa ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur diplomasi dan jalur konfrontasi/pertempuran. Beberapa upaya diplomasi yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Belanda yakni Perundingan Linggarjati, Perundingan Renville, Perundingan Roem-Royen, hingga Konferensi Meja Bundar. Sedangkan perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia beberapa diantaranya adalah Pertempuran Surabaya, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, hingga Serangan Umum 1 Maret.

Serangan Umum 1 Maret merupakan titik balik bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sekaligus menegakkan kedaulatan negara. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret tidak dapat dilepaskan dari posisi Yogyakarta yang kala itu merupakan pusat pemerintahan sekaligus Ibu Kota Negara. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan menyerang sekaligus menduduki Yogyakarta. Dampak dari agresi militer Belanda tersebut adalah dikuasainya sektor-sektor penting di Yogyakarta serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta beserta para pejabat tinggi lain. Mereka selanjutnya diasingkan ke Sumatera.

Sebelum ditangkap dan selanjutnya diasingkan, Hatta sempat memimpin sidang kabinet darurat di Gedung Negara untuk mengambil langkah-langkah dalam menghadapi serangan tersebut. Keputusan paling penting dalam sidang kabinet tersebut adalah mengalihkan kekuasaan RI kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Safruddin Prawiranegara dan berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Selain itu, keputusan penting dalam sidang kabinet adalah memerintahkan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menangani dan mengatasi masalah keamanan dan ketertiban di Ibu Kota.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Kasultanan Yogyakarta, memiliki kiprah yang penting dalam babak perjalanan revolusi Indonesia. Dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Amanat 5 September 1945. Semasa pemerintahan dipusatkan di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono turut banyak memberi bantuan untuk menjalankan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 12 dan 17 Januari 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengecam tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono bersama seluruh elemen masyarakat Yogyakarta selanjutnya memulai perlawanan.

Selama Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, TNI melalui Wehrkreise III telah melakukan serangan secara serentak sebanyak 4 (empat) kali. Serangan yang dilakukan oleh TNI terhadap pasukan Belanda dibantu oleh sejumlah elemen, mulai dari para Pon, Palang Merah Indonesia, hingga kurir informasi. Bantuan lain terhadap pejuang republik di Yogyakarta juga diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu, bantua berupa dana operasional bagi para pejuang diperoleh dari pemberian Letkol Soeharto sebesar 4.000 rupiah per hari serta bantuan dari para pedagang di Pasar Beringharjo dan pasar-pasar di Segoroyoso.

Pada awal bulan Februari 1949, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendengarkan berita radio BBC yang memberitakan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan dalam forum PBB pada bulan Maret 1949. Pasca mendengar siaran berita radio BBC, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera melakukan kontak dengan Jenderal Sudirman untuk melancarkan serangan umum terhadap Belanda di Yogyakarta. Setelah mendapatkan ijin dari Sudirman, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera menjalin kontak dengan Letkol Suharto selaku Komandan Wehrkreise III.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjalin komunikasi dengan Letkol Soeharto secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Belanda. Salah satu taktik yang digunakan oleh Soeharto agar pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak diketahui oleh Belanda adalah mengubah dan mengatur rute perjalanan serta pakaian yang digunakan. Dalam pertemuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letkol Soeharto, disepakati bahwa waktu persiapan untuk melakukan serangan adalah dua minggu dan waktu pelaksanaan serangan adalah pada tanggal 1 Maret 1949.

Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 06.00 pagi setelah sirene tanda berakhirnya jam malam berbunyi, pasukan TNI menyerang Yogyakarta dari segala penjuru. Melalui serangan ini pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Serangan ini merupakan serangan terpadu dari berbagai macam kekuatan serta berbagai macam latar belakang dengan tujuan utama mempertahankan kemerdekaan serta menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia terhadap dunia internasional. Serangan ini juga ditujukan untuk mematahkan propaganda Belanda bahwa Indonesia sudah tidak mempunyai wilayah dan pemerintahan. Terdapat fakta menarik sebelum pelaksanaan Serangan Umum 1 Maret, dimana sempat terjadi kesalahan dalam waktu penyerangan. Peleton Komarudin melakukan aksi penyerangan pada tanggal 28 Februari 1949. Kesalahan menentukan waktu serangan terjadi pula di daerah Giwangan Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya, Serangan Umum 1 Maret berhasil dan mampu membawa nama Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Pasukan Indonesia berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Berita keberhasilan Serangan Umum 1 Maret selanjutnya disebarkan melalui siaran radio stasiun PHB AURI PC-2 Playen, Gunungkidul. Berita tersebut selanjutnya diteruskan ke Sumatera, New Delhi (India), hingga ke Washington (Amerika Serikat).

Pada tanggal 24 Juni 1948 Presiden Syafrudin Prawiranegara sebagai pemimpin PDRI memberikan mandat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat sebagai Menteri pertahanan untuk memulihkan keamanan sebelum pemerintahan kembali di Yogyakarta. Tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta disusul pasukan TNI yang secara berangsur-angsur masuk ke Kota Yogyakarta. Oleh karena itu tanggal 29 Juni diperingati sebagai “Hari Yogya Kembali”. Setelah Yogyakarta dikuasai TNI di bawah kendali Sri Sultan Hamengku Buwono IX, presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Serangan Umum 1 Maret menjadi titik balik perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait kedaulatan Indonesia, mulai dari Perundingan Roem-Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan penyerahan kedaulatan Indonesia. Penyerahan Kedaulatan diterimakan Ratu Belanda kepada Muhammad Hatta dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sebagai bentuk penghargaan atas upaya perjuangan mempertahakan kemerdekaan serta menegakkan kedaulatan negara, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Sumber:

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2022.

John Monfries. Raja di Negara Republik. Yogyakarta: Penerbit Biography. 2018.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Permasalahan seputar laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sudah menjadi topik pembicaraan para dokter dan ahli sejak pemerintahan Presiden Sukarno. Hal tersebut dimulai dari dibentuknya Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Perkumpulan Keluarga Berencana selanjutnya berganti nama menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF).  PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pasca peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden Soeharto, permasalahan seputar laju pertumbuhan penduduk mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada tahun 1967, PKBI selanjutnya diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Setahun kemudian, pemerintah membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). Puncaknya, pada tahun 1970, melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan dr. Suwardjo Suryaningrat sebagai kepalanya. Kedudukan BKKBN semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1972 dimana badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya melalui program Keluarga Berencana, pemerintah melalui BKKBN melakukan sejumlah pendekatan, mulai dari Clinical Approach, Beyond Family Planning, Pendekatan Kemasyarakatan, Pendekatan Koordinasi Aktif hingga Pendekatan Keluarga. Pada periode Pelita III (1979-1984) pemerintah mengembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. Kemudian, pada tanggal 28 Januari 1987, pemerintah mencetuskan program KB Mandiri. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Pelaksanaan program KB yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk  mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, program KB mendapat keberhasilan yang cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan laju pertumbuhan pendudukan yang mengalami penurunan. Tahun 1960-an laju pertumbuhan penduduk 2,32 % turun menjadi 2,10% tahun 1970-an dan 1,97% pada 1980-an.

Selain menggunakan pendekatan dan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah, strategi kampanye yang dijalankan oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor keberhasilan program Keluarga Berencana. Kampanye yang digunakan adalah dengan menyebarkan slogan-slogan “Demi Kesehatan Anda Jalankanlah Keluarga Berencana”, ”Hidup tanpa KB Berarti Hidup tanpa Masa Depan”, atau “Dua Anak Cukup, Laki-laki atau Perempuan Sama Saja” di setiap sudut jalan. Selain itu, kampanye KB juga digaungkan melalui panggung hiburan dan seni, seperti Gambang Kromong yang dipopulerkan Benyamin S dan Ida Royani, Mars Keluarga Berencana karya Muchtar Embut yang setiap hari diputar di RRI dan TVRI, hingga film berjudul Desa di Kaki Bukit diproduksi oleh PT Sri Agung Utama Film dan disutradari oleh Asrul Sani. Tak ketinggalan kampanye KB melalui pecahan uang Rp 5.00.

Keberhasilan program KB pemerintah selanjutnya mendapat penghargaan dari dunia internasional. Seoharto mendapat mendapat penghargaan “Global Statement Award” dari Population Institute, Amerika Serikat pada tahun 1988. Perlu diketahui bahwa penghargaan yang kemudian diberi nama “Soeharto Award” ini pertama kali diterima oleh Presiden Zimbabwe. Jadi Soeharto adalah orang kedua yang menerima penghargaan bernilai prestise tersebut. Satu tahun kemudian, tepatnya di tahun 1989, atas keberhasilan Program KB di Indonesia, Soeharto menerima penghargaan tertinggi di bidang kependudukan dan KB berupa “United Nations Population Award” dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Penghargaan ini langsung diberikan oleh Sekjen PBB Javier Perez de Cuellar di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat

Sumber:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2014). Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

https://www.bkkbn.go.id/pages-sejarah-bkkbn-2012044806-352#:~:text=Organisasi%20keluarga%20berencana%20dimulai%20dari,Planned%20Parenthood%20Federation%20(IPPF). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

https://tirto.id/sejarah-kb-dan-ide-dua-anak-cukup-dari-era-sukarno-sampai-soeharto-ecJj. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Pasca diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia harus dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi kekerasan tribal, ketimpangan sosial, ageri militer Belanda, hingga praktik penyelewengan kekuasaan (korupsi). Permasalahan korupsi sebenarnya bukan fenomena baru dalam kehidupan sosial budaya masyarakat dan kenegaraan. Fenomena korupsi telah berlangsung sejak beberapa abad silam, bahkan mungkin semenjak awal kehidupan umat manusia modern yang telah mengenal sistem pembagian tugas dalam sebuah komunitas.

Sebagai fenomena penyimpangan sosial, korupsi telah masuk ke dalam kehidupan masyarakat serta kenegaraan di seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, pemahaman mengenai perkembangan praktik korupsi dapat ditinjau dari segi historis dan budaya. Dari segi historis, dapat terlihat bagaimana praktik korupsi bergerak secara dinamis, mulai dari praktinya di setiap zaman yang tentunya diikuti oleh tindakan pencegahan sekaligus pemberantasannya. Sedangkan pemahaman praktik korupsi di Indonesia ditinjau dari segi budaya masa kerajaan di Nusantara, dengan birokrasi patrimonialnya, dan tetap dirawat bahkan ketika Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Sistem birokrasi patrimonial di Jawa tidak mengenal adanya pemisahan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan negara. Sistem birokrasi patrimonial juga tetap terlihat dalam budaya politik Indonesia pasca kemerdekaan.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, praktik penyimpangan korupsi mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan Soekarno melalui pidatonya yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” mengutuk keras tindak penyimpangan korupsi. Soekarno, pada kesempatan yang sama, juga memperkenalkan sebuah badan baru yang bertugas mengawasi kegiatan aparatur negara, bernama Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan). Bapekan dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1959.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, Bapekan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap kegiatan aparatur negara, serta pengurusan dan pengaduan seputar laporan terkait penyimpangan yang diduga melibatkan aparatur negara. Sedangkan untuk wewenang sendiri Bapekan mampu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai sesuatu yang menghambat daya guna serta kewibawaan negara. Badan tersebut diketuai oleh Sri Sultan HB IX. Kedudukan ketua Bapekan setara dengan seorang menteri serta masuk dalam golongan F ruang VII. Sedangkan untuk anggota Bapekan sendiri antara lain: Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Soedirgo. Penunjukan Sri Sultan HB IX sebagai ketua tidak terlepas dari kiprah politiknya yang terkenal tegas dan bersih.

Dalam perkembangannya, Bapekan telah menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah laporan pengaduan tersebut, Bapekan mampu menyelesaikan 402 pengaduan. Sebuah capaian yang cukup mentereng dari sebuah lembaga anti rasuah yang baru terbentuk. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari sikap responsif para pengurus serta pimpinan Bapekan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Selain Bapekan, Presiden Soekarno selanjutnya membentuk Panitia Retooling Aparatur Negara atau Paran dengan ketua A.H. Nasution serta beranggotakan Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulghani. Bentuk kegiatan Paran dalam pemberantasan korupsi yakni dengan melakukan Operasi Budhi. Selama melaksanakan tugas, Operasi Budhi mampu menangkap seorang perwira TNI Angkatan Laut, yakni Kolonel Pringadi. Ia divonis bersalah karena terbukti melakukan kejahatan pelanggaran hukum dengan menggelapkan/menyalahgunakan keuangan yang berada dalam penguasaan jabatannya meliputi jumlah Rp. 14 Juta. Selain itu Paran juga mampu menguak kasus korupsi yang terjadi di Pertamina serta perusahaan-perusahaan negara yang tentunya merugikan keuangan negara.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno juga terdapat beberapa aturan hukum yang dibentuk untuk menindak praktik penyimpangan korupsi. Aturan hukum pertama adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 adalah peraturan terkait upaya pemberantasan korupsi yang dikeluarkan oleh A.H Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat dan sekaligus Penguasa Militer pada tanggal 9 April 1957. Aturan Peraturan Penguasa Militer terkait upaya pemberantasan korupsi selanjutnya mengalami perkembangan setelah dikeluarkannya Peraturan No. PRT/PM/08/1957. Peraturan tersebut berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan.

Aturan hukum selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 24 tahun 1960. Perppu tersebut ditetapkan oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia, Djuanda. Perppu No 24 tahun 1960 merupakan respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat terkait regulasi kebijakan anti korupsi. Perbedaan paling mendasar antara Perppu No 24 tahun 1960 dengan Peraturan Penguasa Militer No 06 tahun 1957 adalah tentang wewenang seorang Jaksa. Wewenang Jaksa dalam melakukan pengusutan serta penuntutan.

Upaya pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno harus dihadapkan dengan sejumlah hambatan. Mulai dari penegakan hukum yang tidak sesuai hingga benturan dengan kepentingan politik. Namun apa yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno merupakan langkah progresif dalam pemberantasan korupsi di negeri yang terbilang masih berusia “piyik”.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Kopi saat ini sudah sangat popular di Indonesia. Bahkan semerbak aromanya  banyak disukai oleh semua kalangan termasuk presiden. Berbicara kopi, perjalanan sejarahnya cukup Panjang, mulai dari pembudidayaan, kini kopi menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Pada seminar “Semerbak Kopi Nusantara” di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tanggal 31 Agustus 2022, Andreas Maryoto mengatakan bahwa kopi sebenarnya sudah ada sejak masa lalu, ini terlihat dari syair yang  ada di daerah-daerah seperti aceh dan sebagian wilayah sumatera. Namun secara tertulis bukti ini tidak terlalu kuat dan masih harus ditelusuri Kembali. Dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Belanda, sejarah budidaya kopi sudah tercatat dengan Rapi dan valid”.

Kopi dan Tradisi

Tradisi ngopi secara umum sudah terbentuk dalam keseharian di masyarakat. ini dapat terlihat dari kopi kerap dijadikan minuman pembuka sebelum dilakukannya ritual keagamaan. Sedangkan silang budaya ngopi, nampak terlihat dari muncul pelbagai warung, kedai, dan cafe. Fenomena ngopi ini pun disikapi dari pelbagai sisi, positif dan negatif. Di beberapa daerah nongkrong ditempat kopi disikapi secara positif, karena dengan ngopi mereka dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sedangkan di daerah lain ngopi dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti tempat membuang-buang waktu.

Saat ini tradisi ngopi terus berkembang, tidak hanya sebagai tempat ngobrol, melainkan menjalar dalam urusan bisnis dan politik. Stigma ngopi kini sudah mulai beralih, bukan lagi sebagai tempat membuang-buang waktu, tetapi dengan ngopi banyak hal yang dapat dilakukan. Tradisi ngopi sering dilakukan oleh para presiden untuk berdiplomasi. Ir. Sukarno misalnya, dalam jamuan kenegaraan, beliau acap kali menggunakan kopi sebagai sarana berdiplomasi. Menurut Ervina Chandra, kebiasaan ngopi tidak perna lepas dari kegiatan Istana. Bahkan sejak era Presiden Soeharto, istana mempunyai langganan toko kopi di daerah Pasar Cikini, di mana proses sanggrai dan penggilingan biji kopi masih menggunakan peralatan tradisional tahun 1925, sehingga pada saat proses penghalusan biji kopi akan tercium aroma yang sangat harum.

Selanjutnya pada masa B.J. Habibie dan Abdurahman Wahid (Gus Dur) penyajian kopi di Istana masih dilakukan dengan pola yang lama, di mana para pramusaji melayani presiden sesuai permintaan. Biasanya beliau menyukai kopi tubruk hitam atau kopi ditambah susu Carnation. Penyajian kopi terus berlanjut ke masa Megawati Soekarnoputri, menurut Ervina “Bu Mega lebih suka dengan kopi susu”, pada saat itu dikenal dengan merk Indocafe “Coffemix”. Begitu pula pada era Susilo Bambang Yudhoyono, di mana selain kopi hitam beliau lebih suka kopi merk Nescafe Gold dicampur dengan creamer.

Proses penyajian kopi disesuaikan dengan permintaan, kemudian tim istana meracik sesuai takaran. Sedangkan untuk Penyajian kopi pada acara besar, pihak Istana biasanya menyiapkan kopi hitam dalam cangkir dengan gula dan creamer terpisah. Kopi sering disajikan pada saat audiensi tamu-tamu yang akan menghadap Presiden, sidang kabinet/rapat Terbatas, state dinner/working luncheon, coffee Morning, dan pada moment tertentu atau acara santai lainnya.

Tren Perkembangan Kopi Indonesia

Bebicara tren kopi saat ini, menurut Tuti H. Mochtar dapat dirunut dari belakang sebelum tahun 2000, ketika membutuhkan kopi, kita harus ke pasar. Dahulu wadah kopi berbentuk seperti kaleng kerupuk. Di dalam kaleng itu terdapat kopi yang sudah dihaluskan dan di sana sudah ada harganya. Sedangkan kemasannya masih menggunakan kemasan plastik atau kertas coklat. Kemudian trend maju ke era di mana kopi sudah mulai tersedia dalam bentuk kemasan, kemasan itu dimulai dari nescafe, dan produk lokal pertama “kapal api”. Kemudian era selanjutnya sekitar tahun 2003 masuk coffee shop dari luar. Sebenarnya café-café atau coffee shop sudah ada sebelumnya di mall-mall, namun imagenya masih café untuk “bapak-bapak” meeting. Setelah coffee shop luar muncul ditahun 2003, mulai dikenal coffee shop, dan diikuti specialty. Kemudian kopi sudah mulai dijual di café dan kemasannya sudah mulai berkembang bentuk dan kopinya.

Menurut Tuti H. Mochtar, tren ini terus berkembang hingga sekarang, dan prediksinya bertahan hingga 2-3 tahun kedepan, karena pada dasarnya generasi ‘X’, ‘Y’, dan ‘Z’ jika kita lihat secara statistik lebih banyak mendominiasi di coffee shop. Pada generasi ‘X’, ‘Y’, dan ‘Z’, mereka lebih suka kopi yang tidak terlalu pekat. Artinya jika tidak meminum yang exspresso, mereka pilihannya adalah capucino atau ice capucino. Dan tren saat ini lebih ke arah ice kopi susu atau dahulu disebut ice capucino. Saat ini kopi Indonesia sudah banyak dijual di café-café, bahkan barista sudah bangga menyebut nama kopi Indonesia.

Adila Amalia Irvan (Puteri Kopi Indonesia 2019), mengatakan Indonesia memiliki keragaman komoditi industri yang luar biasa, termasuk kopi. Pasar kopi Indonesia sangat luas mulai dari aceh hingga papua, sehingga dibutuhkan promosi yang lebih untuk mengembangkannya. Pada masa lalu menurut Andreas Maryoto, ada kesadaran dari beberapa anak muda, terutama yang telah selesai studi diluar negeri, memandang kopi Indonesia sangat bagus. Namun perjalanan mereka mengembangkan kopi  Indonesia tidak mudah, karena ketika mereka mencari kopi ke pelbagai daerah, mereka berbenturan dengan petani yang diikat oleh perusahaan komoditi internasional, sehingga semua kopi yang dihasilkan banyak diekspor keluar negeri.

Peluang Kopi Indonesia di Masa Kini

Peluang kopi Indonesia di dunia sangat besar. Bebicara peluang, kopi Indonesia sudah sangat digemari oleh masyarakat di Jerman dan Amerika. Tantangannya adalah mengapa kopi Indonesia lebih mahal. Menurut Tuti H. Mochtar, jika dilihat dengan lahan pertaniannya, Brazil sedikit lebih banyak dibandingkan Indonesia. Bahkan lahan pertanian kopi terbentang hampir diseluruh wilayah di Brazil, dan Indonesia lahan pertanian lebih banyak berada dilereng. Di tiga tahun terakhir ini, produksi kopi Brazil menurun karena anomali cuaca. Akhirnya menyebabkan para pemain besar beralih mengambil kopi Indonesia.

“Pemain kopi besar dunia jika sudah bermain, mereka beli kopi ke petani masih berupa bunga, mereka datang ke perkebunan sudah membawa uang tunai dengan harga yang cukup tinggi. Jadi untuk pembeli Indonesia di perkebunan kopi sudah tidak dapat diterima karena semua sudah dibeli” tutur Tuti H. Mochtar.

Semua kopi dibawa pedagang besar keluar negeri. Namun tidak semua kopi diekspor, karena masih ada beberapa kopi yang bagus tertinggal. Karena kopi tidak banyak, sesuai hukum ekonomi permintaan banyak dan barang sedikit, maka yang terjadi adalah harga tinggi. Begitupula dengan yang diluar, karena mereka terikat kontrak dengan perusahaan kopi besar sisa untuk retailnya sedikit otomatis harganya juga tinggi. Jadi ini sebenarnya pekerjaan rumah bagi kita semua, untuk meningkatkan produktivitas tanaman kopi di Indonesia agar dapat bersaing di kancah internasional. Selain meningkatkan produksi kopi, saat ini yang harus digencarkan adalah promosi kopinya. Indonesia banyak memiliki komoditi perkebunan yang cukup banyak, ada kopi, teh, dan kakao. Oleh karena itu, dengan banyaknya aneka komoditi yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi pengeksport hasil perkebunan dunia terbesar. Jika ini benar, maka industry hulu, yaitu petani akan merasakankan dampaknya secara ekonomi.

Penulis: Arie Januar

Foto     : Dok. Museum Kepresidenan RI

Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang mempunyai andil besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Kampung Aur Tajungkang, Bukittinggi. Nama Mohammad Hatta berasal dari Muhammad Athar yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh Muslim, yaitu (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn Abd Al-Karim Ibn) Ata-Ilah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikmah. Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Djamil dan Siti Salehah. Ia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Rafiah.

Ayah dan ibu Muhammad Hatta berasal dari keluarga yang terpandang serta memiliki latar belakang yang berbeda. Keluarga besar ayah Hatta sebagain besar adalah ulama. Kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman adalah seorang ulama besar, pemilik surau dan pengasuh tarikat Naqsabandiyah di Batu Hampar, Payakumbuh. Sedangkan keluarga besar ibu Hatta adalah seorang pedagang. Ilyas gelar Bagindo Marah, yang biasa Hatta panggil dengan nama Pak Gaek. Pak Gaek adalah seorang pedagang besar, sampai ke Sawahlunto dan Lubuk Sikaping. Pak Gaek juga memiliki kontrak usaha jasa pos dari pemerintahan kolonial. Perbedaan latar belakang keluarga besar tersebut dalam perkembangannya turut serta membentuk karakter Hatta yang religius, disiplin, taat, serta mempunyai jiwa usaha yang tinggi.

Sebagai seorang yang dilahirkan dari keluarga yang terpandang, Hatta dapat memperoleh akses pendidikan yang baik. Hatta mengawali pendidikan dasar di sekolah swasta serta sekolah rakyat di Bukittinggi. Baru berjalan tiga tahun, Hatta selanjutnya dipindahkan ke Europese lagere School atau ELS (sekolah untuk orang kulit putih) di Bukittinggi. Dan tidak berselang lama, Hatta pindah ke ELS Padang. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS Padang, tepatnya pada tahun 1916, Hatta melanjutkan pendidikan ke Meer Uitgebreid Lager Orderwijs atau MULO (sekolah setingkat SMP) di Padang. Pada tahun 1919, Hatta menyelesaikan pendidikannya di MULO dan pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan di HBS. Tahun 1921, Hatta menuntaskan studinya di HBS dengan hasil sangat baik.

Semasa menempuh jenjang pendidikan di Sumatera maupun di Batavia, Hatta telah aktif dalam organisasi pergerakan. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond, dan menjabat sebagai bendahara. Hatta juga mempunyai hobi bermain sepak bola dan aktif dalam klub sepak bolah di sekolahnya. Pasca lulus dari HBS, Hatta melanjutkan pendidikan tinggi di Nederland Handelshogeschool atau yang saat ini dikenal sebagai Erasmus Universiteit. Ia berhasil melanjutkan studi karena mendapat beasiswa dari Yayasan Van Deventer. Ketika menjadi mahasiswa di Nederland Handelshogeschool, Hatta aktif dalam organisasi Indische Vereeniging (yang selanjutnya berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia). Mohammad Hatta selanjutnya menyelesaikan pendidikannya di Belanda pada tahun 1932. Pasca selesai dari menempuh pendidikan tinggi di Belanda, Mohammad Hatta kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme pemerintah Hindia Belanda.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Hari kebangkitan teknologi nasional atau biasa disebut Hakteknas diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Secara historis, penetapan Hakteknas merujuk pada keberhasilan IPTN dalam melaksanakan terbang perdana (first flight) pesawat N250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995. Atas keberhasilan first flight tersebut, beberapa organisasi kemasyarakatan, antara lain dari Persatuan Islam dan Persatuan Insinyur Indonesia hingga Komisi X DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar 10 Agustus dicanangkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995 yang menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

Upaya peluncuran pesawat karya putera-puteri Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan teknologi dan kedirgantaraan Indonesia. Pada tahun 1983, Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) meluncurkan CN-235. Pesawat CN-235 diberi nama “Tetuko” yang tidak lain merupakan nama kecil dari Gatotkaca ketika masih ditempa di Kawah Candradimuka. Pembuatan pesawat CN-235 awalnya merupakan kerja sama antara IPTN dengan perusahaan pesawat terbang Spanyol Construcciones Aeronautica SA atau CASA (Airbus Defence and Space) dengan skala 50:50 untuk permodalan, produksi, dan pemasaran. Keunggulan lain dari pesawat buatan dalam negeri ini juga dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek.

Pasca keberhasilan dalam pembuatan pesawat CN-235, IPTN kembali mengembangkan sebuah rancangan pesawat baru. IPTN mulai membuat rancang bangun dan memproduksi sendiri model pesawat terbang baru dengan teknologi mutakhir. Untuk mencapai tahapan ini, Habibie pada 1989 mempersiapkan program N-230, yang akhirnya disempurnakan menjadi program N250 pada tahun 1992. Inilah program yang menghasilkan pesawat terbang model N250 bermesin 2 turboprop GMA-2500 yang mampu mengangkut 50 penumpang. Pesawat N250 memiliki kecepatan maksimal 610 km/jam serta memiliki ketinggian jelajah 25.000 kaki (7.629 meter) serta daya jelajah 1.480 km.

Pesawat N250 selanjutnya diterbangkan untuk pertama kali pada tanggal10 Agustus 1995. Pada penerbangan petama N250, Presiden Soeharto, Ibu Tien Soeharto, Wakil Presiden Try Sutrisno, dan Ibu Tuti Try Sutrisno turut serta menyaksikan first flight N250. Pesawat N250 juga merupakan hadiah bagi HUT Kemerdekaan Indonesia ke-50. Penetapan Hakteknas dapat dimaknai sebagai upaya meningkatkan semangat kreativitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangka di bidang iptek.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo