Museum Kepresidenan Republik Indonesia - Balai Kirti

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

PRESIDEN SUKARNO

Buku merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari perjalanan intelektualitas Presiden Sukarno. Kegemaran Presiden Sukarno dalam membaca buku dimulai sejak indekos di rumah H.O.S. Tjokroaminoto. Di sana, Sukarno memperoleh buku-buku bacaan dari H.O.S. Tjokroaminoto. Selain itu, Sukarno juga memanfaatkan akses perpustakaan teosofi dengan menggunakan kartu anggota sang ayah.

Melalui buku, Presiden Sukarno bertemu dengan sejumlah pemikir besar dunia seperti Durante Degli Alighieri, Giuseppe Madzini, Karl Marx, Rosa Luxembourg, Wilhelm Liebknecht, William Ewart Gladstone, hingga Konrad Adenauer. Sukarno tidak semata-mata menjiplak total gagasan dan pemikiran para tokoh tersebut, namun ia banyak memberikan koreksi dan alternatif pemikiran sesuai dengan konteks keadaan sehingga proses dialektis terjadi.

Selain membaca, Presiden Sukarno juga banyak menulis artikel hingga kumpulan artikel yang ditulis Presiden Sukarno sudah banyak dibukukan. Beberapa tulisan Presiden Sukarno adalah Mencapai Indonesia Merdeka, Lahirnya Pancasila, Sarinah, Di Bawah Bendera Revolusi, Mustikarasa, hingga Islam Sontoloyo.

PRESIDEN SOEHARTO

Presiden Soeharto, sang Bapak Pembangunan, memiliki kebiasaan dalam membaca koran, majalah serta laporan-laporan ringkas yang disiapkan oleh stafnya. Selain itu, beliau juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemberantasan buta huruf di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan pembentukan kelompok belajar atau Kejar. Kejar adalah program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun dengan tujuan agar bisa membaca dan menulis.

Berdasarkan data dan statistik, program kejar berhasil menurunkan angka buta huruf di Indonesia. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa, Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Selanjutnya, pada tahun 1980, persentase angka buta huruf Indonesia menurun menjadi 28,8 persen. Dan pada tahun 1990, angka buta huruf semakin menurun menjadi 15,9 persen.

Pemikiran dan pandangan Presiden Soeharto pernah ditulis dalam beberapa buku, seperti “Butir-Butir Budaya Jawa” yang terbit pada tahun 1987. Buku tersebut berisi mengenai filosofi serta ajaran-ajaran luhur budaya Jawa. Selain itu ada juga buku berjudul “Soeharto : Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya”. Buku ini ditulis oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. pada tahun 1989 berdasarkan cerita langsung dari Presiden Soeharto.

PRESIDEN B.J. HABIBIE

Presiden B.J. Habibie, sang Bapak Teknologi, merupakan sosok yang memiliki rasa ingin tahu dan penasaran tinggi. Untuk menjawab rasa penasaran dan rasa ingin tahu, Presiden B.J. Habibie menjadikan buku sebagai jawabannya. Diketahui Presiden B.J. Habibie menghabiskan 7,5 jam sehari untuk membaca buku. Berbagai jenis buku selalu dibaca oleh Presiden B.J. Habibie, mulai dari buku tentang ilmu teknik hingga buku tentang ilmu alam. Buku pertama yang senang dibacanya berjudul “Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari” karya penulis Prancis Jules Verne. Buku tersebut merupakan hadiah dari sang ayah.

Presiden B.J. Habibie juga memiliki perpustakaan pribadi di kediamannya, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan. Di perpustakaan Habibie Ainun tersebut terdapat banyak koleksi buku dengan berbagai bahasa yang menemani perjalanan intelektual seorang B.J. Habibie.

Selain membaca, Presiden B.J. Habibie juga banyak menulis buku. Beberapa buku karya beliau adalah Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Habibie & Ainun, Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Pembangunan Bangsa: Menuju Dimensi Baru Pembangunan Indonesia, Economic Cooperation for Regional Stability.

PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sang Bapak Keberagaman, memiliki hobi membaca buku sejak usia muda. Hal tersebut tidak terlepas dari lingkungan keluarga yang memang memiliki kepedulian tinggi terhadap budaya literasi. Gus Dur sering menghabiskan waktunya di perpustakaan untuk membaca berbagai macam buku, mulai dari politik, filsafat, hingga sastra.

Beberapa buku yang pernah dibaca Gus Dur adalah buku karya Karl Marx, Lenin, William Faulkner, novel-novel karya Ernest Hemingway, puisi karya Edgar Allan Poe dan John Done, Andre Gide, Kafka, Tolstoy, Pushkin, dan masih banyak lagi. Keberagaman bacaan Gus Dur tersebut yang mempengaruhi pemikiran Gus Dur terutama seputar pluralisme. Selain membaca buku secara langsung, Gus Dur juga memiliki kebiasaan mendengarkan audio book. Sebelum tidur bahkan ketika sakit, Gus Dur tetap rutin mendengarkan audio book.

Gus Dur juga aktif dalam menulis, banyak tulisan-tulisan dari Gus Dur yang dimuat di majalah, surat kabar, bahkan dibukukan. Beberapa karya Gus Dur antara lain Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Pergulatan Negara Agama dan Kebudayaan, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan.

PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Presiden Megawati Soekarnoputri, sang Ibu Penegak Konstitusi, diketahui memiliki kebiasaan membaca majalah dan koran. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Megawati Soekarnoputri selalu menekankan pentingnya membaca buku untuk memperluas pengetahuan. Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki kontribusi dalam kemajuan dunia pendidikan. Pada tahun 2003, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan.

Salah satu muatan penting yang terdapat dalam UU tersebut adalah kewajiban negara negara dalam menyediakan 20 persen APBN dan APBD untuk dunia pendidikan. Tujuan regulasi tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan dasar, peningkatan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, meningkatkan kinerja personel dan lembaga pendidikan, serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Gagasan-gagasan dan pemikiran Presiden Megawati Soekarnoputri pernah dibukukan dalam “Pokok-Pokok Pikiran Megawati: Bendera Sudah Saya Kibarkan” dan dirilis pada tahun 1993. Dalam buku tersebut, Megawati Soekarnoputri memaparkan tujuh pokok pemikirannya, salah satunya menyangkut tentang pendidikan.

PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sang Bapak Perdamaian, memiliki hobi membaca sejak usia muda. Diketahui sejak masih berpangkat Letnan Dua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu membeli buku-buku apapun untuk dibaca, bahkan ketika beberapa kali melakukan perjalanan dinas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga selalu rajin membeli dan membaca buku.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki perpustakaan pribadi dan jumlah koleksi buku sebanyak 16 ribu judul. Buku-buku tersebut beragam mulai dari politik, ekonomi, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mencanangkan Gerakan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat. Selain mencanangkan gerakan pemberdayaan perpustakaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mencanangkan peluncuran website perpustakaan para Presiden Indonesia.

Selain gemar membaca buku, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga banyak menulis buku dan opini. Beberapa karya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Selalu Ada Pilihan, Transforming Indonesia: Selected International Speeches, Revitalizing Indonesian Economy: Business, Politics, and Good Governance, hingga Taman Kehidupan: Kumpulan Puisi.

SUMBER:

Adams, Cindy. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno

Makmur Makka, A. 2009. The True Life of Habibie Cerita di Balik Kesuksesan. Depok: Pustaka Ilman

Pour, Julius, dkk. 2014. Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rifai, Muhammad. 2020. Gus Dur: Biografi Singkat 1940-2009. Yogyakarta: GARASI

Setiawan, Andri. (2020, 25 November) “Buku dan Perjalanan Intelektual Sukarno”. Diakses pada tanggal 6 April 2026, dari https://www.historia.id/article/buku-dan-perjalanan-intelektual-sukarno-pgana

Sitompul, Martin. (2018, 6 Juni) “Bung Karno dan Buku”. Diakses pada tanggal 6 April 2026, dari https://www.historia.id/article/bung-karno-dan-buku-dweg1

Zuhriah, Nila. (2020, 29 Desember) “Gus Dur Gemar Membaca Berbagai Buku Sejak Remaja”. Diakses pada tanggal 6 April 2026, dari https://jateng.nu.or.id/regional/gus-dur-gemar-membaca-berbagai-buku-sejak-remaja-ncy21

Penulis: Arie Januar

Pada era pergerakan nasional hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Sukarno dikenal sangat memperhatikan penampilan. Setelan jas, celana, dasi, hingga peci kerap digunakan dalam berbagai aktivitas keseharian. Dari beberapa tokoh nasional, Sukarno dikenal sangat apik dalam menentukan pilihan busana, mulai dari rupa pakaian hingga warna, sehingga terlihat rapi dan elegan. 

Gaya busana yang melekat menjadi simbol kekuatan pada dirinya. Bahkan gaya busananya menjadi trend mode pria di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Bagi Sukarno busana bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, melainkan juga dimensi simbolik yang berkaitan dengan kharisma dan kewibawaan seorang pemimpin. 

Sukarno sangat meyakini bahwa gaya berbusana menunjukan derajat seseorang. Oleh karena itu, penampilan seorang pemimpin harus mampu memperlihatkan martabat dan kepercayaan diri. Selain itu, dengan gaya busana ini Sukarno juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di dunia. 

Gaya busana Sukarno menjadi salah satu media komunikasi non verbal yang berfungsi membangun citra kharismatik dan nasionalisme. Droogsma dalam Adler (2020), mendeteksi komunikasi non verbal menjadi beberapa indikator. Salah satunya adalah pakaian atau busana. Selain berfungsi melindungi tubuh, busana juga digunakan untuk memberikan makna atau pesan bagi yang melihatnya. Gaya komunikasi ini turut mempengaruhi mentalitas Sukarno dalam menentukan sikap dan tindakannya, terutama pada masa pergerakan nasional hingga saat menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Setelan jas, dasi, dan celana merupakan penampilan standar dunia internasional. Sementara peci, dipopulerkan Sukarno sebagai identitas nasionalisme Indonesia. Bagi Sukarno, penampilannya ini lebih kepada insting, selera, dan pemahamannya tentang keindahan. Dalam konteks gaya busana, Sukarno mengetahui apa yang dipakai dan dipilih, harus memiliki dampak di hadapan rakyat.    

Dalam otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat, yang ditulis oleh Cindy Adams, Sukarno mengatakan bahwa “seragam dan peci hitam adalah simbol identitasnya”. Dengan adanya seragam dapat mengangkat kepercayaan diri, bukan hanya untuk Sukarno melainkan juga untuk rakyatnya. 

Dengan demikian gaya busana tidak hanya mencerminkan selera personal Sukarno, melainkan juga menjadi strategi simbolik untuk membangun citra kepemimpinan, nasionalisme, dan kepercayaan diri bangsa Indonesia di mata dunia. 

Sumber:

Adler, R. B., dkk. (2010). Understanding Human Communication (Agus Darma (Trans) (ed.)). Jakarta: Erlangga.

Adams, C. (2014). Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia (Edisi revisi). Jakarta: Yayasan Bung Karno bekerja sama dengan Media Pressindo.

Lilis, 2021. Fashion Bung Karno, Sejajarkan Indonesia di Dunia Internasional. Dalam https://sinpo.id/detail/17332/fashion-bung-karno-sejajarkan-indonesia-di-dunia-internasional, diakses 26 Maret 2026.

Martin Sitompul. 2021. Ketika Para Perwira Mengkritik Penampilan Sukarno. Dalam https://www.historia.id/article/ketika-para-perwira-mengkritik-penampilan-sukarno-pyjar, diakses 26 Maret 2026

Monika Novena, dkk. 2021. Di Balik Penampilan Necis Soekarno: Paling Suka Baju Warna Cokelat, Abu-abu dan Putih. https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/17/160300223/di-balik-penampilan-necis-soekarno–paling-suka-baju-warna-cokelat-abu-abu?page=all.

Berdikari Online. Sukarno dan pakaian “uniform”. (n.d.). https://www.berdikarionline.com/soekarno-dan-pakaian-%E2%80%9Cuniform%E2%80%9D/, diakses tanggal 13 Maret 2026.

Tim Litbang MPI. 2021. Deretan filosofi barang yang dikenakan Soekarno. Dalam https://news.okezone.com/read/2021/08/17/337/2456512/deretan-filosofi-barang-yang-dikenakan-soekarno?page=2, diakses tanggal 13 Maret 2026

Putu Hendra Mas Martayana. 2019. Necisme Bung Karno, Gerakan Busana Melawan Kolonialisme Barat. Dalam https://tatkala.co/2019/08/18/necisme-bung-karno-gerakan-busana-melawan-kolonialisme-barat/. Diakses 26 Maret 2026

Penulis: Nurul Aini

Wilayah Nusantara dahulu pernah meliputi hingga sebagian negara Asia Tenggara semasa pemerintahan Kerajaan Majapahit.  Peta wilayah kekuasaan Majapahit ini dilukiskan dengan apik oleh pelukis kontemporer Eddy Susanto yang karyanya dipamerkan di Museum Kepresidenan RI Balai Kirti. Bila dilihat sepintas, tidak tampak adanya perbedaan dengan wilayah Nusantara masa kini. Eddy menggunakan perbedaan warna pada peta untuk menggambarkan batas antara wilayah kerajaan dan non-kerajaan. Cakupan wilayah kerajaan Majapahit ini diambil dari Kitab Negarakertagama, sebuah kitab sastra Jawa Kuno yang ditulis oleh seorang pujangga pada masa itu. Inkripsi teks kitab ini secara detail dituliskan di atas lukisan peta Nusantara dalam 3 tulisan; aksara Jawa Kuno, transliterasi Jawa Kuno, dan Bahasa Indonesia. Sebagai seorang pelukis yang karya-karyanya sangat kental dengan sejarah, Eddy berhasil menggabungkan guratan artistik lukisan, aksara, dan nilai sejarah dengan sangat indah. Lukisan Peta Indonesia dengan Kitab Negarakertagama ini merupakan salah satunya.

Lalu apa hubungannya dengan tema kepresidenan di museum?

Kitab Negarakertagama, sebuah kitab sastra Jawa Kuno yang berusia lebih dari 600 tahun ini digubah oleh Mpu Prapanca, seorang pujangga atau kawi Kerajaan Majapahit. Kitab ini berisi kakawin atau kidung-kidung pujian untuk memuja keagungan Majapahit dan Raja Hayam Wuruk yang ketika itu bertahta. Kitab ini juga dikenal sebagai Kitab Desawarnnana yang namanya diambil dari kata desa yang berarti daerah atau wilayah-wilayah dan warnnana yang berarti deskripsi, pelukisan, penceritaan, bentuk, penampilan, dan warna. Nama tersebut menggambarkan isi dari kitab itu sendiri, dimana dalam kidung-kidungnya diceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk yang berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara (Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, hingga Irian) dan wilayah di luar Nusantara (Tumasik dan Brunei) dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Mpu Prapanca menulis kakawin ini di atas lembaran daun lontar menggunakan aksara Jawa Kuno yang tersusun dengan rapi. Namun kini alih aksara media kakawin hingga terjemahan Bahasa Indonesia telah banyak diterbitkan, utamanya dengan tujuan melestarikan sejarah peradaban bangsa.

Peradaban Nusantara yang dahulu pernah jaya hingga ke negeri seberang menjadi salah satu penyulut semangat Presiden Sukarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kejayaan Majapahit yang dahulu pernah menyatukan Nusantara, mengilhami Sukarno bahwa Indonesia mampu merdeka dari belenggu penjajahan dengan perjuangan bangsanya sendiri. Semangat ini yang beliau refleksikan dalam setiap langkah politik, diplomasi, dan orasi-orasi yang berhasil membangkitkan semangat persatuan bangsa. Di dalam pledoi Indonesia Menggugat pada sidang kolonial Belanda, Sukarno juga menyinggung kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia ini.

“Siapakah orang Indonesia yang tidak hidup semangat nasionalnya, kalau mendengarkan riwayat tentang kebesaran kerajaan Melayu dan Sriwijaya, tentang kebesaran Mataram yang pertama, kebesaran zaman Sindok dan Erlangga dan Kediri dan Singasari dan Majapahit…..”

Sejarah nasionalisme Sukarno ini yang menginspirasi Eddy Susanto melahirkan karya lukis ini. Semangatnya dalam mendokumentasikan sejarah melalui media seni lukis beliau harapkan dapat menjadi knowledge art yang memantik diskusi, perbincangan, dan menjadi arsip sejarah Indonesia. Sejarah yang dihidupkan dalam karya lukis ini juga membawa keyakinan sang pelukis bahwa negara ini hebat dan memiliki potensi yang besar untuk terus maju.

Sumber:

Alit, D.M., dkk. (2022). Negarakertagama: Kisah Keagungan Kerajaan Majapahit. Jurnal Nirwasita, 3(1), 31-42.

Kleden, L., dkk. (2025). Tafsir karya-karya Sukarno Telaah Hermeneutis atas Surat dan Tonil di Ende. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jakarta. https://bpip.go.id/public/buku/wp-content/uploads/2025/06/Tafsir-Karya-Sukarno-Final.pdf

Pradita, L.E., Jendriadi. (2023). Analisis Wacana Kritis Buku Kakawin Negarakertagama Karya Mpu Prapanca. Journal of Education Research, 4(4), 2011-2024.

Soekarno. Indonesia Menggugat.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan tambahan di luar gaji yang diperoleh pekerja dalam rangka menyambut hari raya. Pendapatan tambahan yang berbentuk tunjangan tersebut merupakan hak bagi setiap pekerja yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan yang memberi perlindungan kepada para pekerja untuk mendapat THR melalui proses yang cukup panjang dari masa ke masa.

Asal mula THR dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia berawal pada masa Presiden Sukarno tahun 1951. Kepala Pemerintahan saat itu, Perdana Menteri Soekiman, memberikan uang persekot yang tidak lain merupakan “pinjaman” yang dicicil melalui gaji tiap bulannya, dan ditujukan hanya untuk pegawai negeri. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok para pegawai negeri dalam menyambut hari raya.

Landasan hukum pemberian uang persekot ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa hari raya terdiri dari: Idulfitri, 1 Januari, Galungan yang dirayakan dalam bulan September, dan Imlek. Teknis pembayaran uang persekot dan pungutan kembali uang persekot juga diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pungutan kembali uang persekot dilakukan melalui enam angsuran dengan memotong gaji pegawai yang bersangkutan setiap bulan, dimulai dengan bulan sesudah bulan persekot dibayarkan.

Dalam proses pengembalian uang persekot saat itu, terdapat kisah menarik dimana banyak pegawai yang tiba-tiba melarikan diri untuk menghindari tagihan. Hal tersebut terekam dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1957. Latar belakang lahirnya Keputusan Presiden tersebut karena beberapa pekerja tetap dari Balai Penyalidikan Peternakan Cabang Grati di Mojokerto yang masih mempunyai sisa persekot lebaran tahun 1953 sejumlah Rp. 259.- telah melarikan diri dengan tidak meninggalkan alamat sehingga Kepala Balai tersebut tidak dapat memungut piutang dari pekerja-pekerja tersebut.

Kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri tersebut ternyata membuat para pekerja swasta hingga buruh pabrik melayangkan aksi protes. Pada 13 Februari 1952, para buruh dan pekerja swasta menggelar protes besar-besaran. Mereka menuntut pemerintah agar memberikan tunjangan yang sama seperti yang diterima para pegawai negeri.

Menindaklanjuti aksi pekerja swasta dan buruh pabrik tersebut, pemerintah melalui Menteri Perburuhan mengeluarkan surat edaran yang menghimbau perusahaan agar memberikan “Hadiah Lebaran” sebesar 1/12 dari gaji bulanan kepada para pekerja. Tahun 1961, surat edaran tersebut kemudian diperkuat menjadi peraturan resmi. Pemberian Hadiah Lebaran diwajibkan untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal 3 bulan.

Memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto, Hadiah Lebaran atau Tunjangan Hari Raya tetap dipertahankan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan dan keputusan oleh presiden. Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1967 dan Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967, yang isinya mengatur tentang pemberian THR kepada para pegwai negeri dan pekerja swasta.

Dalam Keputusan Presiden No. 250 Tahun 1967 mengatur bahwa THR diberikan untuk pekerja yang telah memiliki masa kerja selama 3 bulan dengan nominal sekurang-kurangnya Rp.150,-. Keputusan Presiden No. 270 Tahun 1967 mengatur lebih detail nominal yang diperoleh pekerja beserta status pernikahannya. THR bagi yang belum menikah atau bujangan adalah Rp.150,- sedangkan untuk yang sudah berkeluarga Rp.300,-. Selain itu, THR tidak akan diberikan kepada para pekerja yang telah berhenti, pejabat negara/pegawai negeri yang ditempatkan di luar negeri, pejabat negara/pegawai negeri yang mengajukan cuti.

Dinamika seputar THR bagi para pekerja mulai mendapat kepastian yang jelas dengan adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, THR diwajibkan diberikan kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan. Jumlah THR pun disesuaikan secara proporsional berdasarkan masa kerja. Selain itu, terdapat pula sanksi tegas bagi pengusaha yang terlambat membayarkan THR kepada pekerja. Sedangkan untuk aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan, pemberian THR diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan. Pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025.

Sumber:

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1957

Keputusan Presiden Nomor 250 Tahun 1967

Keputusan Presiden Nomor 270 Tahun 1967

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016

Wiryono, S & Damarjati, D. (2026, 11 Maret). “Sejarah THR, Tunjangan Khas di Indonesia yang Bermula Persekot Lebaran”. Diakses pada tanggal 11 Maret 2026, dari https://nasional.kompas.com/read/2026/03/11/10010401/sejarah-thr-tunjangan-khas-di-indonesia-yang-bermula-persekot-lebaran?page=all

Try Sutrisno merupakan tokoh militer dan politik yang memiliki peran penting dalam sejarah Republik Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998). Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa tugas yang dilaksanakan, mulai dari ajudan Presiden Soeharto, Pangdam IV/Sriwijaya, Pangdam V/Jaya, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), hingga Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia (1993-1998). Namun, banyak yang belum mengetahui bahwa beliau pernah berkiprah di dunia olahraga, yakni sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Selama dua periode, Try Sutrisno menjabat sebagai Ketua PBSI yaitu tahun 1985-1989 dan 1989-1993. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) PBSI ke-14 di Surabaya tanggal 23-24 September 1985, beliau terpilih menggantikan Ferry Sonneville sebagai ketua umum PBSI. Pada masa awal kepemimpinannya, ia menghadapi tantangan berat untuk menaikkan prestasi bulu tangkis Indonesia yang saat itu sedang terpuruk. Upaya konkret yang dilakukan oleh Try Sutrisno untuk menaikkan prestasi bulu tangkis Indonesia yakni dengan mendirikan Pusat Bulu Tangkis Indonesia di Cipayung pada tahun 1992, pembinaan atlet-atlet muda, hingga pembinaan atlet-atlet di daerah.

Upaya menggenjot prestasi bulu tangkis Indonesia di dunia internasional selanjutnya membuahkan hasil dan mencapai puncaknya pada 1992 dengan memperoleh dua medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu dalam Olimpiade Barcelona. Medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis tersebut merupakan medali emas pertama bagi Indonesia selama keikutsertaannya dalam pesta olahraga Olimpiade. Medali emas tersebut diraih oleh Alan Budikusuma (tunggal putra) dan Susi Susanti (tunggal putri). Selain itu, medali perak diperoleh Ardy B. Wiranata (tunggal putra) dan pasangan Eddy Hartono / Rudy Gunawan (ganda putra). Medali perunggu diraih oleh Hermawan Susanto (tunggal putra).

Prestasi tim bulu tangkis Indonesia dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992 tidak diraih secara instan atau bahkan kebetulan. Persiapan matang direncanakan secara sistematis dibawah komando Try Sutrisno. Pada munas PBSI di Manado 18 Desember 1989, beliau menunjuk Mangombar Ferdinand Siregar sebagai kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres). Ia merupakan seorang teknokrat olahraga sekaligus lulusan sport science dengan gelar Master of Physical Education dari Springfield College, Massachusetts, Amerika Serikat. Siregar selanjutnya membentuk tim kepelatihan dan memberikan ruang untuk para pelatih dalam mempersiapkan tim bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade Barcelona 1992.

Selain keberhasilan di Olimpiade 1992, bulu tangkis Indonesia dibawah komando Try Sutrisno juga mencatatkan sejumlah prestasi dalam ajang bergengsi. Beberapa diantaranya yakni Susi Susanti juara tunggal putri All England pada 1990, 1991, dan 1993; Ardy B. Wiranata juara tunggal putra All England 1991, Hariyanto Arbi juara tunggal putra All England 1993, Tim Indonesia meraih runner-up Piala Thomas 1986 dan 1992, serta Tim Indonesia meraih runner-up Piala Uber tahun 1986.

Try Sutrisno selesai menjabat sebagai ketua PBSI pada 1993 dan digantikan oleh Soerjadi. Meskipun sudah tidak menjabat sebagai ketua PBSI, fondasi bulu tangkis yang sudah dibangun olehnya mampu membuat prestasi Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasilnya Tim Indonesia menjadi juara dalam Piala Thomas lima kali beruntun (1994, 1996, 1998, 2000, dan 2002). Selain itu, pemusatan latihan nasional (pelatnas) Cipayung yang merupakan peninggalan Try Sutrisno juga masih aktif digunakan untuk pembinaan atlet-atlet bulu tangkis Indonesia hingga saat ini.

Sumber:

Sapthiani, Y. (2026, 2 Maret). “Try Sutrisno dan Perannya untuk Bulu Tangkis Indonesia”. Diakses pada tanggal 4 Maret 2026, dari https://www.kompas.id/artikel/try-sutrisno-dan-perannya-untuk-bulu-tangkis-indonesia.

Wirayudha, R. (2019, 22 Agustus) “Siregar Bikin Bendera Merah Putih Berkibar”. Diakses pada tanggal 4 Maret 2026, dari https://www.historia.id/article/siregar-bikin-bendera-merah-putih-berkibar-vo1lj.

CNN Indonesia. (2026, 2 Maret). “Peran Penting Try Sutrisno di Balik Sejarah Emas Olimpiade 1992. Diakses pada tanggal 4 Maret 2026, dari https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20260302093256-170-1333244/peran-penting-try-sutrisno-di-balik-sejarah-emas-olimpiade-1992.

Sepeda merupakan alat transportasi yang telah ada sejak lama dan terus berkembang menjadi gaya hidup. Berbagai jenis sepeda hadir untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus kebutuhan masyarakat akan olahraga menggunakan sepeda. Beberapa jenis sepeda yang umum digunakan oleh masyarakat antara lain: sepeda balap (road bike) untuk kecepatan, sepeda gunung (MTB) untuk medan yang berat, sepeda lipat untuk komuter atau aktivitas sehari-hari, hingga sepeda listrik yang kekinian.

Penggunaan sepeda, baik sebagai alat transportasi ataupun gaya hidup, di Indonesia begitu masif pada saat era Presiden Soeharto. Hal tersebut tak terlepas dari dukungan kebijakan Presiden Soeharto untuk mendirikan industri sepeda nasional yang dapat dijangkau oleh kalangan menengah bawah. Dua brand sepeda yang populer pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah Turangga dan Federal.

Sepeda Turangga, ‘Kuda’ dari Indonesia

Produksi sepeda Turangga dimulai dari peresmian pabrik sepeda milik Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) di Batu Ceper, Tangerang oleh Presiden Soeharto pada tanggal 12 Juli 1974. Dalam acara tersebut, Presiden Soeharto memberi nama “Turangga” pada pabrik sekaligus merek dagang sepeda produksinya. Menurut Presiden Soeharto Turangga atau kuda merupakan salah satu dari lima syarat seorang laki-laki yang menurut nenek moyang untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia. Keempat syarat lainnya adalah wisma (rumah), wanita (istri), kukilo (burung) sebagai lambang hiburan, dan curigo (keris). Kepala kuda selanjutnya dipilih sebagai lambang sepeda.

Produksi sepeda Turangga ditujukan untuk membantu pegawai negeri di daerah-daerah yang memiliki permasalahan ekonomi terutama meningkatnya ongkos kendaraan untuk mobilitas mereka. Dengan pendirian pabrik sepeda Turangga diharapkan mampu menekan harga sepeda, sehingga terjangkau bagi anggota koperasi pegawai negeri. Dalam perkembangannya, produksi sepeda Turangga mengalami permasalahan dan berakhir merugi hingga pabrik sepeda harus dijual ke perusahaan swasta.

Federal, Sepeda Fenomenal Menlintas Zaman

Produksi sepeda Federal dilakukan oleh Astra pada tahun 1986. Astra, kala itu, melihat peluang tren bersepeda di Eropa serta berupaya untuk mengekspor produk sepeda Federal. Dalam perkembangannya, produksi sepeda Federal mencapai 500.000 unit sepeda per bulannya. Hal tersebut tidak terlepas dari tren dan gaya hidup bersepeda dikalangan masyarakat. Tren bersepeda menggunakan Federal juga diikuti oleh Presiden Soeharto. Pada saat memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) tanggal 9 September 1988, Presiden Soeharto bersama Ibu Tien Soeharto bersepeda dari kediamannya di Jalan Cendana menuju Gondangdia, Jalan Medan Merdeka Barat, hingga berakhir di Lapangan Monas.

Pada tahun 1996 produksi sepeda federal dihentikan dan selanjutnya pada tahun 1997 pabrik sepeda federal ditutup. Pabrik sepeda Federal selanjutnya diminta oleh Federal Motor untuk diganti menjadi pabrik motor. Tutupnya pabrik sepeda Federal tidak terlepas dari isu politik dumping oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). PT Federal Cycle Mustika (FCM) dianggap menjual sepeda di luar Indonesia lebih murah dibandingkan harga jual di Indonesia. Tahun 2004, MEE mencabut isu dumping sekaligus menyatakan Federal tidak melakukan isu politik dumping tersebut.

Sumber:

Team Dokumentasi Presiden RI. (2003). Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973 – 23 Maret 1978. Jakarta: PT Citra Kharisma Bunda.

Isnaeni, H. (2020, 14 Juni) “Soeharto, Astra, dan Sepeda Federal”. Diakses pada tanggal 26 Februari 2026, dari https://www.historia.id/article/soeharto-astra-dan-sepeda-federal-pdlp7.

Subyandono, E. (2022, 25 Juli). “Peresmian Pabrik Sepeda Turangga”. Diakses pada tanggal 26 Februari 2026, dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/peresmian-pabrik-sepeda-turangga.

Penulis: Kurniawan Ivan Prasetyo