Museum Kepresidenan Republik Indonesia - Balai Kirti

Setelah memasuki era Reformasi, untuk pertama kalinya Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2004. Pilpres 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2004 sampai 2009. Pemilu Presiden pertama berlandaskan pada UU no 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai penyelenggara pemilu, dibentuk Lembaga independent dan mandiri Bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara presiden menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu. Untuk mencegah tertundanya pelaksanaan pemilu, Presiden Megawati Soekarnoputri mengusulkan pembentukan KPU di daerah-daerah. Lembaga ini dinamai Perwakilan Sekretariat KPU dan didirikan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Tugas Lembaga tersebut adalah mempersiapkan administrasi pelaksanaan pemilu sembari menunggu pembahasan empat undang-undang, yakni UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada masa kampanye Pilpres 2004, Megawati Soekarnoputri memainkan peran yang penting dalam upaya untuk mempertahankan posisi presiden. Sebagai petahana, Megawati menggunakan pengalaman dan popularitasnya untuk memperkuat kampanyenya dan memperjuangkan visi dan program-programnya kepada masyarakat. Megawati yang merupakan putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno, saat itu memperebutkan kursi presiden dengan calon lainnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat itu Megawati berpasangan dengan Hasyim Muzadi.

Pertarungan dalam Pilpres 2004 ini sangat ketat dan menarik perhatian publik. Megawati yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden, menghadapi kritik atas kebijakan-kebijakannya selama memimpin negara. Namun, di sisi lain, ia juga mendapatkan dukungan dari sebagian besar partai politik dan pendukungnya. Selama kampanye, Megawati didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik yang ia pimpin. Partai ini memberikan dukungan yang kuat dalam upaya memenangkan kembali posisi presiden bagi Megawati. Kemudian di tengah sorotan publik yang mengkritik kebijakan-kebijakannya selama memimpin negara, Megawati juga menyoroti prestasi dan pencapaian yang telah diraih selama kepemimpinannya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya stabilitas politik dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah tantangan dan persaingan politik yang semakin ketat. Selama proses dan hasil Pilpres 2004, Megawati Soekarnoputri tetap dihormati sebagai tokoh politik yang berpengaruh dan memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia.

Pemilihan presiden tahun 2004 selanjutnya diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama diikuti oleh lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Total pemilih terdaftar yaitu sebanyak 153.320.544 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122.293.844 orang atau 79,76 persen menggunakan hak pilihnya. Sementara lebih dari 20 persen lainnya memilih golongan putih atau golput.

Dari total jumlah suara, sebanyak 97,84 persen atau 119.656.868 suara dinyatakan sah. Pasangan nomor urut 1, Wiranto dan Salahuddin Wahid mendapatkan suara sebanyak 26.286.788 atau 22,15 persen. Pasangan nomor urut 2, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan suara 31.569.104 atau 26,61 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo mendapatkan suara 17.392.931 atau 14,66 persen. Pasangan nomor urut 4, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dengan suara sebanyak 39.838.184 atau 33,57 persen. Sementara pasangan nomor urut 5, Hamzah Haz dan Agum Gumelar mendapatkan suara sebanyak 3.569.861 atau 3,01 persen.

Putara kedua pemilihan presiden 2004 diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dengan mempertemukan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dari total jumlah suara, sebanyak 114.257.054 suara atau 97,94 persen dinyatakan sah. Rincia pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi memperoleh dukungan sebanyak 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Sedangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla mendapatkan suara sebanyak 69.266.350 atau 60,62 persen. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akhirnya keluar sebagai pemenang.

Meskipun tidak berhasil mempertahankan jabatan presiden, Megawati tetap aktif dalam politik Indonesia, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan menjadi sosok yang dihormati dalam berbagai forum politik dan sosial di tanah air. Pilpres 2004 menunjukkan bahwa meskipun Megawati kalah dalam pertarungan politik, namun ia tetap merupakan tokoh yang berpengaruh dan memiliki basis dukungan yang kuat di Indonesia. Megawati tetap aktif dalam politik Indonesia dan memegang peran penting dalam partainya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dengan pengalaman yang dimilikinya, Megawati terus berjuang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu figur politik wanita terkemuka di Indonesia, Megawati Soekarnoputri terus memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun negara dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Meskipun pada akhirnya Megawati kalah dalam Pilpres 2004 dan harus menyerahkan kekuasaan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, namun ia tetap memberikan pernyataan yang bijak dan bersikap sebagai pemimpin yang menerima hasil dengan lapang dada dan tetap memberikan dukungan untuk kelancaran pemerintahan yang baru. Sikap ini dinilai menunjukkan kedewasaan politik dan sikap yang menghormati demokrasi.

Referensi:

Pour, Julis, dkk. 2014. Presiden Republik Indonesia 1945-2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/930/melihat-kembali-pemilihan-umum-presiden-pilpres-pertama-di-indonesia

https://news.detik.com/berita/d-4514180/singgung-pilpres-2004-2009-megawati-waktu-kalah-saya-nggak-ribut

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004–pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung-?page=all

Penulis: Ezano Fernando Triantaka

Masa kepemimpinan Presiden Indonesia kedua, Soeharto dikenal pula dengan pemerintahan Orde Baru. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berbagai bidang menuntut pemerintah melaksankan perbaikan terutama dalam bidang politik dan ekonomi Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana penunjangnya. Salah satu misi utama Pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan Pembangunan yang sistematis dan terencana ialah melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Awal masa Orde Baru, aspek pendukung pendidikan dasar sangatlah kurang, maka sejak lahirnya pemerintah Orde Baru, Pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama. Kebijakan pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut salah satunya adalah program Wajib Belajar, Program tersebut mewajibkan setiap anak yang berumur 8 tahun memperoleh pendidikan dasar, sehingga Presiden Soeharto mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Pembangunan Sekolah Dasar.

Pembangunan SD Inpres mulai dibangun setelah dikeluarkannya Intruksi Presiden tahun 1973, yang merupakan kebijakan dua tahun sekali. Pendidikan dasar menjadi salah satu pondasi yang sangat penting bagi manusia, semua aspek pendukung pendidikan harus ada, agar menjadikan negara yang maju di masa yang akan datang. Namun di awal masa pemerintahan Orde Baru, semua aspek pendukung tersebut sulit terwujud, karena masih banyak anak-anak usia sekolah (7-12 tahun) yang tidak sempat menikmati pendidikan, dan banyak juga anak-anak yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya karena berbagai alasan.

Presiden Soeharto sebagai pemimpin pemerintahan pada masa itu menuangkan pokok-pokok pikiran beliau tentang pendidikan dalam pidato-pidato yang disampaikan pada berbagai kesempatan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut ini kemudian tercetuslah pemikiran untuk membangun Sekolah-sekolah dasar dan memperbaiki seluruh Gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Hal itu mendasari dikeluarkannya Intruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan Sekolah Dasar dalam beberapa tahap untuk Pembangunan 6.000 unit gedung Sekolah Dasar.

Perkembangan selanjutnya, melalui Inpres No 6 tahun 1975 pada tanggal 10 April 1975 terdapat penambahan bantuan baik sarana maupun jumlah yang dibangun menjadi 10.000 unit. Pemerintah mengeluarkan program-program pendukung kebijakan SD Inpres, diantaranya adalah pembuatan kurikulum pendidikan, sistem pendidikan, penataran dan penempatan guru, penambahan buku-buku Pelajaran, penambahan alat-alat peraga untuk menunjang pembelajaran dan Pembangunan sarana prasarana lainnya.

Setelah berjalan sekitar satu dekade/10 tahun, kebijakan Pembangunan SD Inpres ini mengalami kritik dan kontroversi terkait dengan pembiayaan dan kualitas pendidikan, namun kehadirannya tetap berdampak pada peningkatan jumlah anak Sekolah Dasar pada tiap tahunnya dan semakin banyaknya gedung-gedung Sekolah Dasar khususnya di desa-desa terpencil walaupun pembangunannya belum merata ke seluruh pelosok-pelosok desa di Indonesia, Namun demikian program bantuan Pembangunan SD Inpres tersebut, tetap menjadi torehan prestasi Presiden Soeharto sebagai seorang pemimpin negara Indonesia dan juga menjadi simbol kemajuan pendidikan pada masa itu. Selain itu, Pembangunan SD Inpres juga turut mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Atas keberhasilan program ini, pada tanggal 19 Juni 1993 UNESCO memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Presiden Soeharto berupa piagam The Avicenna yang diambil dari nama seorang tokoh ilmu pengetahuan dari Timur Tengah pada abad X, Ibnu Sina. Beliau adalah seorang filosof dan ilmuan bidang kedokteran yang Namanya diabadikan menjadi simbol penghargaan di bidang pendidikan dan etik dalam sains.

Referensi:

Panji Hidayat; Perkembangan SD Inpres pada Masa Orde Baru Tahun 1973 – 1983. Journal student Universitas Negeri Yogyakarta

Dwipayana G & Nazarudin Sjamsuddin. (2003). Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973- 23 Maret 1978. Jakarta. PT. Citra Kharisma Bunda

Penulis: Ezano Fernando Triantaka

Situasi   dunia   saat   berlangsungnya   Perang   Dingin  membuat Presiden Sukarno  menyatakan  bahwa  dunia  tidak terbagi  dalam  Blok  Barat  dan  Blok  Timur,  tetapi terbagi  menjadi  2  Blok  yaitu  New Emerging Forces (Nefo)  dan  Old Established Forces (Oldefo). Negara  maju memegang   dominasi   atas  negara   berkembang   di segala  aspek  kehidupan dalam  konteks  internasional. Presiden Sukarno ingin mengubah tatanan dunia seperti  ini,  dengan  mengemukakan  konsepsi baru  yang selaras  dengan  kebijakan  politik luar negeri Indonesia yaitu untuk melawan imperialisme-kolonialisme dengan segala bentuk dan manifestasinya dengan  menggunakan konfrontasi.

Kebijakan konfrontasi Presiden Sukarno, selain dalam masalah  politik juga    dilakukan  dalam   bidang olahraga,  yaitu  pelaksanaan Games Of The New Emerging  Forcesatau (Ganefo), karena  bersitegang dengan International Olympic Comitte (IOC). Ganefo adalah  tinta  emas  yang  pernah  ditorehkan  Indonesia dalam kompetisi  olahraga  berskala  internasional  yang  pernah diselenggarakan  Indonesia dan  menjadi  kebanggaan saat  pemerintahan  Presiden Sukarno pada tahun  1963. Presiden Sukarno  dengan semangat  nasionalisme  berani  menentang  hegemoni barat melalui arena olahraga dan mampu mengangkat nama Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Indonesia memandang olahraga telah menjadi lahan imperialisme bagi negara maju, khususnya dunia barat, dengan menggunakan IOC sebagai alat imperialisnya. Intervensi dunia barat terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan olahraga seperti Olimpiade dan Asian Games. Skorsing IOC yang mengakibatkan Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam Olimpiade karena alasan yang tidak wajar membuat Indonesia berusaha untuk mencari solusi agar prinsip yang dipegang teguh Indonesia selalu dapat diperjuangkan salah satunya dengan menyelenggarakan Ganefo. Yang diharapkan mampu mengangkat nama Indonesia dan membuka mata dunia internasional, jika Indonesia adalah salah satu kekuatan baru di Benua Asia, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno.

Ganefo  adalah  salah  satu  peristiwa  sejarah  yang  diharapkan  mampu  menumbuhkan  kembali  rasa nasionalisme  dan  kebanggaan  para  generasi  penerus  bangsa  untuk  melanjutkan  api  semangat  yang  telah dikobarkan Soekarno. Bagi  Soekarno  Ganefo  adalah  pijakan  awal  untuk menggalang  kekuatan  negara-negara  yang  tergabung  dalam  Nefo  karena  Indonesia  berhasil  mendapatkan perhatian  dunia  dan  menjadi  negara  yang  patut  diperhitungkan  eksistensinya.  Indonesia  dijadikan  simbol  bagi perlawanan  terhadap  imperialisme  dan  membuktikan  dalam  situasi  keterbatasan  mampu  menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional  dengan kesungguhan dan tekad untuk  melakukan sesuatu  yang bagi sebagian orang mustahil dilakukan, sesuai dengan semboyan Ganefo“On Ward! No Retreat.

Ganefo juga merupakan  wujud  kebijakan  luar negeri yang mampu membangkitkan reaksi nasionalis bangsa  Indonesia  untuk  mengubah  peranan  Indonesia dalam  dunia  internasional  sebagai  pemimpin  negara baru  berkembang.  Momentum skorsing IOC dimanfaatkan   oleh  Presiden Sukarno   sebagai   alat    pemersatu    rakyat Indonesia untuk melawan  bentuk  imperialisme  di  bidang olahraga   dan   mewujudkan   konsepsi   politik   luar negerinya, karena hal itu dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  isolasi terhadap   Indonesia   dalam   bidang   olahraga   yang bertujuan   untuk   menghambat   eksistensi   Indonesia dalam pergaulan dunia internasional,

Pelaksanaan pesta olahraga seperti Ganefo, walaupun hanya dilaksanakan dua kali pada tahun 1963 dan 1966 namun dapat digunakan untuk menggali nilai-nilai peruangan, salah satunya jiwa nasionalisme bangsa yang lebih dikenal dengan sebutan Nation Character Building. Olahraga juga dapat digunakan sebagai upaya pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, karena mampu menanamkan sikap keberanian, kepercayaan diri, semangat berjuang memperoleh kemenangan, penghargaan kepada lawan, rasa tanggung jawab, gotong royong, harga diri, dan optimisme.

Sumber:

Kurniawan, B., & Alrianingrum, S. (2013). Gaenfo Sebagai Wahana Dalam Mewujudkan Konsepsi Politik Luar Negeri Soekarno 1963-1967. Avatara. 1(2). 188-197

Susilo, W. (2021, 2 Agustus). Ganefo Mengganyang Olimpiade. Diakses pada tanggal 7 Juni 2024. https://historia.id/olahraga/articles/ganefo-mengganyang-olimpiade-DwrMA

Penulis: Enik Suryani Saptorini

Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie adalah presiden ketiga Republik Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai seorang teknokrat. BJ Habibie menempuh pendidikan tinggi di Universitas RWTH Aachen, Jerman Barat, pada tahun 1955. Di universitas tersebut, BJ Habibie mendalami teknik penerbangan dengan penjurusan konstruksi pesawat terbang. Setelah lulus, BJ Habibie juga sempat berkarier di Jerman dengan bekerja di perusahaan kereta api Jerman, Waggonfabrik Talbot, pada 1962. Tidak hanya itu, BJ Habibie juga pernah bekerja di perusahaan manufaktur penerbangan Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) di Hamburg. Selama bekerja di Perusahaan tersebut, BJ Habibie mengembangkan sejumlah teori thermodinamik, konstruksi, dan aerodinamik yang dikenal dengan sebutan Teori Habibie, Habibie Factor, atau Metode Habibie, sehingga beliau mendapat julukan MR. CRACK.

Setelah berkarir di Jerman, BJ Habibie kembali ke Indonesia dan terlibat secara aktif dalam pengembangan industri dan teknologi nasional. Salah satu industri yang dikembangkan oleh BJ Habibie adalah industri transportasi kereta api. Pengembangan industri perkeretaapian nasional diwujudkan dengan pembangunan industri kereta api, yaitu PT Industri Kereta Api (PT INKA) sebagai badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi sarana perkeretaapian pada tahun 1981. Melalui PT Inka, BJ Habibie ingin menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap produk kereta api luar negeri. Dengan perkembangannya yang begitu pesat, PT INKA selanjutnya dapat mengekspor kereta api ke sejumlah negara seperti Bangladesh, Filipina, Sri Lanka, dan beberapa negara di Afrika.

Pemikiran cerdas BJ Habibie pada saat itu mewajibkan setiap pembelian kereta api harus dirakit di Indonesia dengan tujuan agar bisa terjadi transfer ilmu pengetahuan di bidang perkeretaapian. Suatu hal yang membanggakan dan harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk terus mendukung kinerja PT. Inka sebagai perusahaan milik negara yang dapat menghasilkan profit guna menambah devisa negara. Perkembangan selanjutnya PT. INKA juga mulai merakit Kereta Rel Listrik (KRL) pada tahun 1987, memproduksinya pada tahun 1994 dan diluncurkan pada tahun 2001. Akhirnya pada tahun 2019 perusahaan ini juga berhasil menyelesaikan produksi rangkaian Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.

Peranan BJ Habibie yang besar dalam pengembangan infrastruktur, industri, dan pariwisata kereta api di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya peran seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan dan komitmen untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Semoga inspirasi dan dedikasi beliau dalam bidang transportasi ini dapat terus menginspirasi generasi penerus untuk terus mengembangkan industri kereta api di Indonesia.

SUMBER :

Buku Mr. Crack dari Parepare/ A. Makmur Makka, Muh. Iqbal Santosa-Jakarta; Republika Penerbit, 2018

https://jatim.solopos.com/jejak-karya-bj-habibie-di-perusahaan-kereta-api-negara-1018211/amp

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190913143240-106-430282/warga-kehormatan-jerman-dan-prestasi-habibie-di-kancah-dunia

https://bisnis.tempo.co/read/1246726/bj-habibie-berpulang-menhub-kenang-jasa-bangun-pt-inka

Penulis: Ezano Fernando Triantaka

Abdurahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai tokoh muslim yang toleran, moderat, dan memiliki pemahaman agama yang luas. Pada tahun1999, Gus Dur resmi menduduki kursi jabatan presiden Republik Indonesia ke – 4 menggantikan Presiden B.J. Habibie. Salah satu momen yang dikenang dalam sejarah kepresidenan Gus Dur adalah libur Ramadan selama 1 bulan penuh. Gus Dur tidak hanya sekedar meliburkan sekolah begitu saja, melainkan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengimbau sekolah-sekolah untuk membuat kegiatan pesantren kilat pada tahun 1999. Keputusan untuk memberikan libur Ramadan selama 1 bulan penuh ini merupakan kebijakan yang sangat memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi anak-anak sekolah agar lebih fokus dalam belajar agama Islam.

Sebelum masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), kebijakan libur puasa telah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda meliburkan sekolah binaan mereka dari tingkat dasar (HIS) sampai tingkat menengah keatas (HBS dan AMS). Selanjutnya pada masa Pemerintaha Presiden Soekarno, pemerintah menjadwalkan ulang sekaligus menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dan non-resmi untuk memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur batasan hari libur puasa menjadi beberapa hari saja. Hal tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya Majelis Ulama Indonesia. Namun, Daoed Joesoef (Menteri P dan K) pada saat itu beranggapan bahwa pelaksanaan hari libur secara penuh seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial hanya merupakan kebijakan pembodohan. Daoed Joesoef pun selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan P dan K No. 0211/U/1978 Surat Keputusan tersebut secara garis besar menghimbau masyarakat untuk tetap mengisi kegiatan waktu libur.

Waktu libur sekolah sebagai bagian integral dari strategi dan kegiatan Pendidikan secara menyeluruh berfungsi; sebagai waktu jeda sesudah satu periode belajar disekolah guna memulihkan tenaga jasmani dan Rohani dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi periode belajar berikutnya  sebagai waktu jeda yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengikuti program penataran.  Selain itu juga untuk menghormati hari besar tertentu bagi pembinaan jiwa social, budaya, agama, seni, pengetahuan dan laiu-lain. Serta dapat dimanfaatkan sebagai pembinaaan mental fisik dan pembinaan rekreasi. Dan konsentrasi Pendidikan dari sekolah ke Pendidikan pada keluarga dan masyarakat.

Pentapan kembali sekolah libur 1 bulan penuh di bulan Ramadan menjadi momentum bersejarah yang dikenang oleh banyak orang sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) terhadap umat muslim. Semoga semangat toleransi, keadilan, dan kepedulian yang beliau miliki terus menginspirasi kita semua untuk menjaga persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi:

https://historia.id/agama/articles/libur-puasa-anak-sekolah-zaman-belanda-DnwKa/page/1

https://historia.id/agama/articles/alasan-libur-puasa-anak-sekolah-ditiadakan-vgLo0/page/3

https://peradaban.id/gus-dur-dan-kebijakan-libur-selama-bulan-ramadan/

https://serayunews.com/kebijakan-libur-sekolah-ramadan-sejak-zaman-kolonial

Penulis: Ezano Fernando Triantaka

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto diwarnai pula oleh pembangunan pada segi budaya serta pelestarian warisan budaya Indonesia, khususnya musik. Musik-musik tradisional Indonesia sering kali memeriahkan berbagai acara kenegaraan. Kecintaan Presiden Soeharto pada gamelan bahkan berdampak signifikan pada perkembangan musik gamelan. Setiap lini institusi pemerintahan kala itu serentak menambahkan kegiatan bermusik berbagai musik daerah di Indonesia.

Selain gamelan, Presiden Soeharto juga menggemari keroncong. Waldjinah sering kali diundang ke Istana Negara untuk memeriahkan berbagai acara negara maupun acara keluarga Presiden Soeharto. Beliau bersama Ibu Negara Tien Soeharto juga giat mendatangi acara-acara musik tradisional. Di beberapa kesempatan, Presiden Soeharto dan Ibu Tien juga menyatakan kecintaan mereka pada musik sasando dari Nusa Tenggara Timur.

Sosok Presiden Soeharto sebagai presiden juga menjadi inspirasi bagi para musisi untuk menciptakan lagu. Hal ini dapat terlihat dari lagu “Bapak Kami Soeharto” yang dinyanyikan oleh Titiek Puspa dan juga “Bapak Pembangunan” oleh Tuti Kanta.

Beberapa musik favorit Presiden Soeharto dan lagu yang terinspirasi oleh Presiden Soeharto:

• Waldjinah – Ditinggal Kekasih (Lagu ini bercerita tentang kisah sedih seorang perempuan yang ditinggal pergi kekasih hatinya)
• Waldjinah – Waldjinah – Walang Kekek
• Lilis Suryani – Gang Kelinci
• Tuti Kanta – Bapak Pembangunan (Lagu yang terinspirasi oleh sosok Presiden Soeharto, Lagu ini bercerita mengenai banyak peran Presiden Soeharto dalam membangun Indonesia)
• Titiek Puspa – Bapak Kami Soeharto (Lagu yang diciptakan oleh Titiek Puspa secara khusus untuk Presiden Soeharto. Lagu ini bercerita mengenai banyak peran Presiden Soeharto dalam membangun Indonesia).

Penulis:  Ignatius Aditya Adhiyatmaka

Sumber foto: Museum Purna Bakti Pertiwi